KETIK, BANDA ACEH – Rahmad Ananda, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), menyampaikan seruan tegas kepada Pemerintah Pusat agar memperpanjang keberlakuan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara permanen.
Hal ini disampaikannya di hadapan awak media pada Kamis, 1 April 2025. Menurut Rahmad, Dana Otsus merupakan instrumen fiskal yang tidak hanya berperan sebagai kompensasi sejarah, tetapi juga sebagai afirmasi negara terhadap keistimewaan Aceh pasca-konflik.
Ia menegaskan bahwa pencabutan atau penghentian Dana Otsus tanpa skema pengganti yang adil akan menjadi kemunduran dalam agenda rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Dana Otsus adalah wujud pengakuan terhadap kekhususan Aceh, baik secara historis, kultural, maupun politik. Keberlangsungannya bukan sekadar soal anggaran, tetapi menyangkut komitmen negara dalam menjamin keadilan fiskal dan kesetaraan pembangunan,” ujar Rahmad.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus di tingkat daerah, namun menolak narasi yang menyudutkan Aceh seolah-olah ketidakberhasilan sepenuhnya disebabkan oleh penerima dana.
“Kita perlu evaluasi, iya. Tapi bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Perlu ada pendampingan, penguatan kapasitas, dan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif, bukan penghentian,” tambahnya.
Rahmad berharap bahwa rakyat Aceh khususnya pejabat legislatif baik di pusat dan di daerah, agar bersama-sama mengawal revisi UUPA yang sudah masuk dalam program legislasi nasional. Selain itu juga untuk memastikan bahwa dana otsus untuk Aceh harus diberikan secara permanen untuk pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di masa yang akan datang. (*)
