KETIK, SURABAYA – Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi salah satu langkah mengenalkan lingkungan sekolah kepada semua siswa baru. Namun pemandangan berbeda terjadi di SMP Tenggilis Jaya Surabaya.
Sekolah itu hanya mendapatkan 1 siswa baru. Sebelumnya juga hanyabmendapatkan 2 siswa. Suasana MPLS hari kedua pun jadi sunyi dan hening dalam proses pengenalan siswa tahun ajaran 2023/2024 itu.
Kepala sekolah SMP Tenggilis Jaya Surabaya Hari Poedjo Irianto mengatakan awalnya pihaknya menerima dua peserta didik baru yang mendaftar di sekolah tersebut. Namun, salah satu di antaranya memilih untuk mengundurkan diri.
“Awalnya dua murid yang daftar, tapi satu mengundurkan diri,” kata Hari saat ditemui di sekolah, Selasa (18/7/2023).
Hari mengatakan kekurangan jumlah peserta didik baru di sekolahnya terjadi sejak tahun 2019. Hingga saat ini, jumlah murid yang naik ke kelas 8 ada 2 orang. Sedangkan kelas 9 ada 12 murid. Sehingga total murid yang ada di sekolah tersebut adalah 15 orang.
“Dulu masih bisa merasakan murid banyak bukan seperti ini. Faktor terbesar merosot karena kebijakan,” jelasnya.
Dia menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan untuk menggaet calon murid agar mau mendaftarkan diri ke sekolah tersebut.
Mulai dari uang masuk hanya sebesar Rp800 ribu dan bisa diangsur. Besaran biaya sekolah atau SPP sebesar Rp100 ribu. Bahkan, jika memang ada murid yang kurang mampu, bisa membayar cuman Rp25 ribu.
“Upaya menarik murid dengan memberikan pendidikan sebaik-baiknya, biaya murah, buku dipinjami, wirausaha diajarkan. Promosi ke SD sejak Januari. Try out juga yang datang banyak,” jelasnya.
Hari menilai kurangnya murid di sekolahnya lantaran tidak adanya transpari dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri. Sebab, masih banyak murid-murid yang melakukan pendaftaran meski PPDB telah ditutup.
“Pagu untuk sekolah negeri seharusnya diumumkan. Jadi, ketika sudah terpenuhi harusnya tidak boleh melakukan pendaftaran. Nah ini begitu sudah ditutup kenapa kok masih ada yang ditambah. Misal target 100 ternyata 100 lebih, kami kan ga tahu,” jelasnya.
Maka dari itu, dirinya berharap PPDB secara keseluruhan harus diubah. Agar sekolah swasta juga mendapatkan murid.
“Mengubah kebijakan PPDB keseluruhan. Harus diubah agar ada pemerataan pendidikan,” pungkas Hari. (*)
