KETIK, MALANG – Pedagang Kaki Limaa (PKL) sering menjadi sasaran penertiban oleh Satpol PP. Melihat kondisi tersebut, Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Kota Malang ingin agar para PKL mendapatkan tempat berjualan yang layak.
Adanya upaya penertiban disebabkan oleh PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Untuk itu diperlukan pemenuhan fasilitas bagi PKL agar mendapat tempat layak dan terhindar dari penertiban.
Ketua DRPD APKLI Kota Malang, Susiati menjelaskan bahwa Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat telah menjanjikan tempat layak bagi PKL.
"Jadi kami minta agar teman-teman PKL bisa mendapatkan tempat yang layak. Kami nanti dibantu mau dibuatkan sentra oleh Pak Wali Kota Malang sesuai janji politiknya saat datang ke kami," ujarnya, Jumat 11 April 2025.
APKLI sendiri memiliki lebih dari 500 anggota yang beroperasi di berbagai titik di Kota Malang dan telah terdaftar di Diskopindag Kota Malang. Namun semakin hari perkembangan PKL makin menjamur.
"PKL sekarang ini tumbuh kembangnya pesat, menjamur, yang satu sudah ditempatkan, yang lain muncul lagi. Akhirnya kan namanya pemerintah juga harus merawat puluhan ribu PKL itu juga ada kesulitan," katanya.
Seperti penertiban yang terjadi di Alun-alun Merdeka beberapa waktu lalu, merupakan dampak dari peningkatan jumlah PKL di Kota Malang. Susiati mengusulkan untuk diberlakukan pembagian wilayah agar distribusi PKL merata.
'Misalnya yang wilayah Kedungkandang itu kan masih sepi, mungkin bisa dialokasikan PKL ditata di sana. Dengan misalnya ada hiburan atau segala macam, itu kan pasti akan ramai," tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Malang benar-benar memperhatikan nasib para PKL. Mengingat PKL juga sama-sama menyumbang pergerakan ekonomi bagi Kota Malang.
"Kami kan mencari nafkah seperti teman-teman lain yang sudah punya tempat layak. Kami juga pejuang ekonomi yang cukup menyumbang banyak untuk Kota Malang," pungkasnya.(*)
