KETIK, MOJOKERTO – Serah terima jabatan (Sertijab) Wali Kota Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi dari sebelumnya dijabat Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu, 5 Maret 2025.
Dalam sertijab itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Wali Kota Mojokerto untuk ikut menyiapkan program dari pemerintah pusat yakni Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Mereka diminta menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar,” kata Khofifah.
Khofifah berharap bisa mendapatkan kuota sebanyak 40 sekolah di 38 Kabupaten dan Kota di Jatim.
"Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” ucapnya.
Dengan konsep boarding school, diyakini Gubernur Khofifah bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.
"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045," kata dia.
Untuk itu, rencana pada 9 Maret besok, Gubernur Khofifah akan mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.
"Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.
“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi Kepala Desa ini biar konfirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” imbuh Khofifah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto agar memberikan perhatian serius terhadap program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2024 sebesar 5,32%, angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan tahun 2023 di angka 2,79%,” kata Khofifah.
“Tentu tidak mudah. Kenaikan ini harus dibangun dengan sinergi dan kolaborasi semua elemen Perangkat Daerah di Kota Mojokerto,” lanjut dia.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyampaikan agar RPJMD Kota Mojokerto harus terintegrasi dan berseiring dengan RPJMD provinsi dan RPJMN pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Asta Cita pemerintah pusat, 9 Nawa Bhakti satya provinsi, dan Panca Cita 5 misi Kota Mojokerto juga harus diseiringkan supaya tujuan dari melanjutkan dan mempercepat pembangunan dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dapat tercapai.
“Kita juga memiliki 10 program Quick Win sebagai implementasi percepatan dari program unggulan. Ini juga sebagai upaya integrasi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi,” terang Khofifah.(*)
