KETIK, SURABAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak melakukan inspeksi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim Tahun 2025 di beberapa sekolah di Surabaya, Senin 9 Juni 2025).
Emil mengatakan, inspeksi bertujuan untuk memastikan berlangsungnya SPMB Jatim 2025 utamanya di tahapan pengambilan PIN secara mandiri oleh Calon Murid Baru yang berlangsung tanggal 2-13 Juni 2025. Ini sekaligus bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Beberapa sekolah yang diinspeksi yaitu SMAN 5 Surabaya, SMAN 1 Surabaya, SMAN 2 Surabaya dan SMKN 4 Surabaya. Hasilnya, Emil menyoroti beberapa temuan di antaranya perbedaan antara nilai rapor murid dengan yang tercantum pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kemudian proses pengambilan PIN mandiri yang banyak dikeluhkan masyarakat utamanya orang tua Calon Murid Baru.
"Seperti diketahui antusias masyarakat sangat luar biasa, kita tadi menemukan ada perbedaan antara nilai rapor dan Dapodik. Ini kenapa verifikasi seperti ini menjadi penting," ungkap Emil.
Ia menyebut verifikasi nilai rapor dan Dapodik penting mengingat adanya pengaruh indeks prestasi sekolah dalam penentuan kelolosan pendaftaran calon murid.
"Karena ini menyangkut masa depan siswa. Jadi effort sedikit, tapi memberikan akurasi dan keadilan yang lebih baik," imbuhnya.
Kemudian kaitan antrian verifikasi data dan pengambilan PIN, Emil memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk membuka kesempatan mendaftar bagi calon murid baru yang tadinya lima sekolah menjadi 10 sekolah.
Tujuannya, untuk mengurai penumpukan antrian yang terjadi di beberapa sekolah. Dan di setiap sekolah tidak dibatasi maksimal 150 calon pendaftar per harinya.
"Mulai besok bukan hanya 5 tapi 10 sekolah bisa melayani di satu rayon. Satu anak punya pilihan di 10 sekolah," tegasnya.
"Jadi proses redistribusi akan dilakukan, misal di sekolah ini lebih banyak dari disana maka akan ditawarkan akan dipindah, jadi panjangnya tidak akan lama antriannya," tambahnya.
Emil juga memastikan bahwa semua calon murid baru yang melakukan verifikasi data dan pengambilan pin harus terlayani dengan baik.
Untuk kasus kekurangan dokumen, ia mengaku telah menugaskan Dindik Jatim melalui sekolah-sekolah agar benar-benar menghindari terjadinya pemulangan peserta.
"Saya minta siapapun yang ditolak verifikasinya dan disuruh balik, harus lapor dulu ke koordinator atau penanggungjawabnya dulu case nya. Taruh dulu disamping, lalu dilihat kalau substantif sekali, tapi kalau tidak maka bisa dilanjut dengan catatan tertentu," tuturnya.
Di akhir kunjungannya ia berharap agar semua proses yang telah disusun dan dipersiapkan ditaati bersama oleh seluruh pihak. Ia juga mengakui masih kurang sempurnanya proses yang ada, namun ia menegaskan bahwa proses SPMB sepenuhnya kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kita harus mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum sempurna. Tetapi juga patut diapresiasi bahwa seluruh rekan-rekan di Dindik Jatim sudah berusaha keras memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pendaftar," pungkasnya. (*)
