KETIK, BANDUNG – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan tetap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, hingga kini pihaknya bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sedang mengkaji berbagai skema atau model baru yang lebih efisien, dalam program pembangunan 3 juta rumah KPR bersubsidi mulai tahun depan.
Salah satunya, sebut Nixon, terkait model subsidi yang diajukan. Ada dua jenis KPR subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yaitu subsisdi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
"Jadi, ke depan kami meminta skema subsidinya bisa beralih ke SSB. Kalau hari ini kan masih pakai FLPP," ungkap Nixon kepada wartawan seusai akad massal perumahan subsidi di Perumahan Sukaraja City II, Desa/Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Sabtu (9/11/2024).
Nixon menambahkan, SSB ini ditujukan agar daya jangkauan pembangunan 3 juta rumah lebih besar. Bisa sampai 3 juta orang setahun di mana 2 juta untuk pedesaan dan 1 juta untuk perkotaan.
"Nah, kalau sekarang kan yang dibantu likuiditasnya lewat FLPP. Ke depan kami ingin dibantu selisih bunganya saja," tandas Nixon.
Skema usulan kedua adalah dari model-model rumahnya agar harga rumah bisa turun. Antara lain dengan skema membebaskan beberapa jenis pajak seperti PPN 11%, PPH 2,5%, retribusi 2,5%, BPHTB 5%, sehingga total pajak yang dibebasan mencapai 21%.
Selain itu juga diusulkan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dibebaskan dari biaya retribusi Perizinan Gedung Bangunan (PBG), khusus subsidi rumah rakyat.
"Bahkan lebih dari itu, Mendagri juga meminta pemda-pemda untuk bisa mempercepat keluargnya PBG menjadi maksimal 10 hari," imbuh Nixon.
Pemerintah juga akan meminta PT Semen Indonesia menurunkan harga jualnya sampai 10% sehingga harganya ke para developer bisa diturunkan yang pada akhirnya para developer juga bisa menurunkan harga rumahnya ke konsumen.
"Bila semua itu dapat diputuskan, maka terjadi efisiensi karena beban-beban untuk pembangunan rumah menurun dan lebih terjangkau lagi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan skema-skema demikian maka daya jangkaunya bisa lebh besar da program pembangunan 3 juta rumah setahun juga dapat tercapai," kata Nixon.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pihaknya mendukung skema baru yang disampaikan BTN agar program percepatan pembangunan 3 juta rumah setahun dapat tercapai.
"Tentu DPR RI men-support kemudahan-kemudahan yang dibikin simpel dan regulasi yang mendukung program percepatan pembangunan 3 juta rumah ini tercapai. Salah satunya dengan skema subsidi FLPP yang dialihkan ke Subsidi Selisih Bunga. Ini semua agar para generasi muda, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah juga supaya bisa cepat bisa membeli rumah juga," ungkap Cucun.
Ditanya terkait anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp750 triliun dalam program 3 juta rumah ini, Cucun menyatakan tidak semua kebutuhan anggaran perumahan bersubsidi dibiayai oleh APBN.
"Karena keterbatasan anggaran, tidak semua dibiayai oleh APBN. Skema pembiayaannya juga kan nanti ada investor yang bisa masuk yang bisa bekerjasama dengan BTN dan developer. Kalau dari APBN sesuai kemampuan angggaran saja," jelas Cucun.(*)
