KETIK, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) serius menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh di Jatim, di Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2024, lalu. Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa 6 Mei 2025, malam.
Di pertemuan itu, Khofifah, Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, dan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.
Hasilnya, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jatim
"Salah satu tuntuntan pada Hari Buruh Internasional (May Day) lalu adalah meminta Pemprov Jatim mengupayakan Rumah Subsidi bagi buruh. Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI dan SPSI Jatim, dan Ketua Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait Rumah Subsidi," ungkap Gubernur Khofifah.
Gubernur Jatim Khofifah, Wagub Emil dan Arum Sabil saat menyimak paparan yang disampaikan oleh Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta (Foto: Biro Adpim Pemprov Jatim)
Ke 20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk rumah subsidi nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
"Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan diantaranya, Uang Muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.
Meski dijual dengan harga murah, Gubernur Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.
"Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur," tegasnya.
Di tahap awal, Khofifah mengatakan Pemprov Jatim dan Kementerian PKP setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik, untuk buruh dan wartawan, pada Juni mendatang.
Selain rumah subsidi, di kesempatan itu juga disetujui kerjasama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi Tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Arum Sabil dan Achmad Fauzi memberikan ucapan terimakasih kepala Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Foto: Biro Adpim Pemprov Jatim)
"Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan pak James Riyadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini," kata Khofifah.
Terkait skema itu, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan itu disebut sangat produktif. Khofifah berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jatim
Gubernur perempuan dua periode itu juga menyatakan kesiapannya mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jatim.
"Mudah-mudahan dukungan semua pihak kita bisa memberikan penguatan bagi harapan masyarakat Jatim untuk segera memiliki rumah," pungkasnya.
Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian Lebar Tanah 60 - 200 m2 dan Lebar Bangunan 21- 36 m2.
Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR - FLPP diantaranya besaran penghasilan perbulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.
Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, mendorong penuh cita-cita Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia
"Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia," jelasnya.
Melalui program rumah subsidi diharapkan akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.
"Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri," harapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (*)
