KETIK, MALANG – Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp460 miliar. Meskipun telah mengalami penurunan, namun DPRD Kota Malang masih menganggap belum maksimal.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyebut terdapat penurunan SILPA sebanyak Rp 20 miliar dari tahun sebelumnya.
Kendati demikian, SILPA yang dihasilkan Pemkot Malang masih tergolong tinggi. Untuk itu ia meminta adanya perencanaan yang matang dalam menyusun anggaran supaya terserap maksimal.
Hal tersebut disampaikan Made pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Rabu (26/7/2023).
"Memang ada penurunan SILPA tapi cuma Rp 20 miliar dibandingkan tahun lalu. Tapi trennya tetap masih di angka yang sangat fantastis yakni Rp 460 miliar," sebut Made.
Penurunan SILPA ditargetkan bisa mencapai angka Rp 100-150 miliar. Mengingat jika SILPA yang dihasilkan melebihi Rp 300 miliar, menunjukkan perencanaan pembangunan yang kurang matang.
Guna merealisasikan hal tersebut pihaknya telah mempercepat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan APBD Perubahan.
"Kami harapkan di tahun-tahun berikutnya, di 2023 ini SILPA bisa kita turunkan. Kemarin kita berinisiatif untuk mempercepat pembahasan KUPA dan APBD perubahan sehingga ada banyak waktu. Kita harapkan di Agustus ini KUPA dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan sehingga awal September bisa mengeksekusi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Ada waktu 3,5 bulan kita harapkan lebih terserap anggarannya," beber Made.
Sementara itu, Bayu Rekso Aji selaku juru bicara Banggar DPRD Kota Malang menyebut perlu adanya penekanan terhadap SILPA. Banggar berharap penurunan SILPA dapat di bawah 10 persen dari realisasi belanja.
"SILPA masih tinggi, perlu terus dipertahankan dan ditekan agar melaksanakan perencanaan yang konsisten dan terintegrasi. Serta memperbaiki kualitas penganggaran atas program dan kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Tentu sesuai skala prioritas serta meningkatkan pengawasan . Diharapkan besaran SILPA terus dapat diturunkan di bawah 10 persen dari realisasi belanja," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang itu.
Menurutnya diperlukan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menyusun perencanaan dan penganggaran program lebih efektif. Selama ini Pemkot Malang masih menggunakan Standar Harga Barang dan Jasa sebagai acuan untuk menganggarkan belanja daerah.
"Kedepannya setiap tahun, Pemerintah Kota Malang wajib menyusun dokumen ASB, SSH, SHBj, dan HSPK sebagai pedoman penyusunan anggaran," pungkasnya. (*)
