KETIK, SURABAYA – Calon Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah menerima kunjungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) pada Selasa 8 Oktober 2024.
Pada kesempatan tersebut Luluk mengatakan isu tentang perlindungan anak ini sangat penting untuk diangkat karena berkaitan dengan keberlanjutan generasi penerus bangsa.
Oleh sebab itu, penting baginya untuk dapat mendeteksi dan mendata problem-problem yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan anak di Jawa Timur, sehingga bisa menyiapkan kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa.
"Kalau isu yang terkait anak ini sudah direspons secara tepat, terukur dan sistematis, maka itu bagian dari separuh kita akan menyelamatkan masa depan kita semua," jelas Luluk, Selasa 8 Oktober 2024.
"Nanti kalau kita sudah ketemu problemnya maka kita bisa menyiapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi anak-anak dari kasus kekerasan," imbuhnya.
Lebih lanjut, politisi PKB tersebut menambahkan, selain memerlukan kebijakan yang tepat, diperlukan juga anggaran yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk menekan kasus kekerasan anak yang ada di Jawa Timur.
Dengan jumlah penduduk yang besar, otomatis jumlah anak di Jawa Timur juga besar. Menurutnya, pemerintah jangan sampai menyiapkan anggaran yang kecil sedangkan kasus yang terjadi cukup tinggi.
"Jawa Timur ini penduduknya besar, paling tidak 30 persennya adalah anak-anak dan itu anggarannya harus tepat jumlahnya," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPAI, Silvana Apituley mengaku kedatangannya kali ini untuk bertemu semua calon Gubernur Jawa Timur. Kebetulan, ia berkesempatan untuk bertemu dengan Luluk Nur Hamidah.
Jawa Timur dipilih karena memiliki kasus kekerasan anak yang cukup tinggi. Oleh sebab itu pihaknya ingin semua calon Gubernur Jawa Timur untuk mengutamakan isu kekerasan anak sebagai fokus utama dalam kampanye mereka.
"Selama ini isu kekerasan anak hanya menjadi isu tempelan saja. Oleh sebab itu kami ingin semua calon Gubernur Jawa Timur mengangkat isu kekerasan anak menjadi fokus utama," ungkap Silvana.
Sebagai provinsi dengan penduduk yang besar, Silvana berharap Jawa Timur seharusnya memiliki lembaga pengawas anak independen dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
"Karena lembaga pengawas ini bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam memahami situasi di dunia anak-anak," pungkasnya.(*)
