KETIK, MALANG – Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso mendatangi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang ada di Perumda Tugu Aneka Usaha, Kota Malang, Kamis 19 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, banyak warga yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.
Hal itu disampaikan Suliana, warga Bumiayu. Meskipun ia mengaku terbantu dengan GPM yang sering diadakan Pemkot Malang, namun tak dapat dipungkiri harga bahan pokok masih membebaninya.
"Ini (GPM) bisa sedikit meringankan masyarakat. Tapi kalau bisa harga di pasar yang untuk sehari-hari bisa lebih menurun lagi. Biar rakyat kecil tidak kesusahan," ujarnya.
Suliana menyebut bahwa perbedaan harga beras di pasar dan di GPM tertaut Rp 9.000. Sedangkan untuk gula hanya Rp 500.
"Beras 25 kg di pasar Rp 336.000 tapi kalau di sini Rp 327.000. Harga kebutuhan pokok sering naik semua apa lagi minyak. Semoga harganya bisa turun untuk meringankan rakyat kecil," lanjutnya.
Sementara itu Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menjelaskan GPM memang disediakan untuk menjaga harga pangan. Terlebih menjelang natal dan tahun baru, dikhawatirkan harga kebutuhan pokok melonjak naik.
"GPM ini rutin dilakukan terutama sekarang ini menjelang nataru. Banyak masyarakat yang datang dan antusias membeli bahan pokok," ujarnya.
Suasana warga yang mengantre untuk membeli kebutuhan pokok. (Foto: Lutfia/Ketik.co.id)
Peninjauan GPM juga untuk memastikan bahwa pasokan tetap terjaga dan tidak ada keterlambatan. Untuk memastikannya, Kemendag RI telah bertemu dengan produsen Minyakita dan produsen sawit untuk kebutuhan minyak goreng.
"Para produsen sepakat dan siap untuk memasok barang-barang kebutuhan menjelang Nataru. Kita buktikan di lapangan pasokan cukup dan harga tidak naik. Artinya pasokan dan kebutuhan masyarakat juga tercukupi," lanjutnya.
Kemendag RI akan memantau ketersediaan kebutuhan pokok melalui laporan dari perangkat daerah masing-masing. Termasuk lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan yang ada.
"Nanti kami akan evaluasi terus. BUMN ini sudah sampai ke daerah-daerah tetapi akan kami akan evaluasi, karena kebijakan bisa di evaluasi. Ini berjalan baik atau tidak, kalau misalnya ada kekurangan maka bisa di evaluasi," tutupnya.
