KETIK, YOGYAKARTA – Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi.
Plt Inspektur Kabupaten Sleman Taupiq Wahyudi mengungkapkan, indeks MCP KPK Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2022 Sleman meraih indeks 94, untuk tahun 2023 sebesar 94. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 97,38. Untuk penganggaran, pengadaan barang dan jasa dan manajemen ASN sudah 100 persen.
Kemudian pengawasan APIP dan optimalisasi pajak 97 persen. Serta untuk pengelolaan BMD sebesar 95 persen.
Menurut Taupiq, MCP berperan penting dalam pengawasan aspek perencanaan dan penganggaran APBD. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang diikuti oleh para Kepala OPD dan para Kabag dilingkup Pemkab Sleman yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Sleman, Jumat 14 Maret 2025.
Peringkat 1 se-DIY
Sedangkan dalam arahannya Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyebut capaian MCP KPK Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 97,38. Raihan ini menurut Harda, menempatkan Sleman pada peringkat 14 secara nasional. Serta peringkat 1 se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
"MCP merupakan wujud upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi melalui kolaborasi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP," ujar Harda.
Ia juga menjelaskan, dengan adanya MCP diharapkan dapat meningkatkan pengawasan internal. Mencegah inefektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Meski begitu, Harda juga mengingatkan bahwa capaian MCP tidpak sekadar meraih indeks tertinggi. Untuk itu dirinya meminta agar capaian MCP juga sejalan dengan keadaan di lapangan.
"Dengan tingginya raihan Sleman saat ini, kita mendorong agar layanan untuk masyarakat dapat juga ikut berkualitas baik serta penuh tanggung jawab," tutur Harda.
Ditegaskan oleh Harda bahwa MCP tidak hanya mencari indeks tinggi. Tetapi bermuara pada layanan kepada masyarakat. Harda menyebut MCP adalah salah satu pengingat untuk kita bahwa pemerintah memiliki amanah untuk mewujudkan cita-cita itu.
Diakhir arahannya Bupati Sleman Harda Kiswaya mempersilahkan para peserta sosialisasi tersebut untuk berdiskusi bersama, dan ambil langkah yang diperlukan. Sehingga manfaatnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Untuk diketahui pada tahun 2024, KPK bersama Kemendagri dan BPKP telah mengimplementasikan MCP di 546 pemerintah daerah. Salah satunya adalah Sleman.
MCP juga menjadi tolok ukur utama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta memastikan standar minimal tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. (*)
