KETIK, BLITAR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, SE, menggelar sosialisasi Pancasila dengan pendekatan yang tak biasa. Bertempat di Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Minggu 15 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya soal ideologi, tapi juga fondasi nyata dalam membangun ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa.
Mengangkat tema “Pancasila Sumber Toleransi dalam Keberagaman dan Kemajemukan Masyarakat Indonesia”, Guntur mengajak ratusan warga, kelompok tani, serta pelaku koperasi untuk merefleksikan kembali peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sektor ekonomi.
“Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga pedoman untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat yang beragam,” kata Guntur dalam sambutannya.
Dalam kesempatan yang sama, Guntur juga memperkenalkan lebih dalam tentang Koperasi Merah Putih (KMP) — program nasional berbasis koperasi yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Program ini menargetkan pembentukan 80 ribu KMP di seluruh Indonesia sebagai penggerak ekonomi rakyat. Meski sebagian desa telah memiliki BUMDes, Guntur melihat pentingnya kolaborasi antara KMP, BUMDes, dan kelompok tani.
“Sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang KMP sebagai program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antarlembaga desa akan memperkuat perekonomian berbasis gotong royong,” ujarnya.
Guntur juga menyoroti potensi besar ekonomi desa yang dapat dikembangkan melalui pasar rakyat. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuka skema bantuan keuangan hingga Rp1 miliar per desa untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur ekonomi.
Namun, menurutnya, masih ada tantangan yang perlu dijawab, terutama keterbatasan dana desa untuk pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Kalau hanya mengandalkan dana desa, tidak akan cukup. Karena itu, dukungan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan,” kata Guntur.
Isu lain yang disoroti adalah keterbatasan kendaraan operasional desa. Dari total 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar, baru 55 desa yang mendapatkan bantuan mobil operasional.
“Ini adalah kebutuhan dasar agar pelayanan dan mobilisasi di tingkat desa berjalan lebih efektif. Harus ada penambahan dari Pemkab,” tegasnya.
Sosialisasi ini ditutup dengan sesi dialog interaktif, yang menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan pertanyaan, keluhan, dan masukan. Guntur berharap lewat dialog ini, masyarakat bisa lebih memahami skema program yang sedang dijalankan pemerintah.
“Saya ingin masyarakat yang tadinya bingung, bisa pulang dengan pemahaman yang lebih utuh,” pungkasnya.
Kehadiran Guntur Wahono di Desa Banggle bukan sekadar menjalankan tugas politik, tapi menjadi refleksi dari peran wakil rakyat dalam menghubungkan ideologi dengan kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah arus digital dan tantangan global, pesan Pancasila kembali digaungkan — bukan di podium mewah, tapi di tengah sawah, pasar desa, dan ruang-ruang gotong royong rakyat.(*)
