KETIK, BANDUNG – Tingginya cost politics saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan agar kepala daerah pun bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) saat menjabat. Bahkan setelah menjabat sebagai kepala daerah pun, cost politics tersebut masih terus berlanjut.
Untuk itu Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Dadang Supriatna mengusulkan kepada pereintah pusat melalui Kementerian Keuangan agar kepala daerah pun baik bupati/wabup, walikota/wawali bisa dipertimbangkan untuk mendapat tukin dalam menjalankan tugasnya.
Usulan tersebut disampaikan Dadang Supriatna yang juga menjabat Bupati Bandung, saat penutupan Program Pelatihan Anti Korupsi Dasar dan Integritas (Perintis) Bagi ASN di Lingkungan Pemkab Bandung yang digelar Inpsektorat di Grand Sunshine Soreang, Kamis (22/5/2025).
"Sebagai Waketum Apkasi saya ingin menyampaikan aspirasi kepada KPK melalui Direktur Diklat Antikorupsi yang hadir di sini pada hari ini, tolong dibantu untuk mendorong ke Kementerian Keuangan agar kepala daerah juga bisa mendapatkan tukin dalam menjalankan tugasnya. Sebab ini juga menyangkut sistem," ungkap Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.
Salah satu pertimbangannya, kata Kang DS, cost politics yang tinggi tidak berbanding lurus dengan sallary (gaji) sebagai bupati. Beda halnya dengan sekretaris daerah maupun kepala dinas yang mendapatkan tukin namun tidak perlu mengeluarkan cost politics sama sekali.
Menurut Kang DS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan dalam memantau penggunaan anggaran tukin dan mencegah korupsi, termasuk dalam penerbitan dan pencairan tukin.
"Saya sepakat negara kita bersih dari korupsi. Tapi tolong dipertimbangkan juga usulan dari 416 kepala daerah yang menjadi anggota Apkasi se-Indonesia agar kepala daerah juga bisa mendapatkan tukin agar ada keseimbangan," kata Kang DS.
Keseimbangan yang dimaksud yakni antara cost politics dengan penghasilan selama menjabat kepala daerah. "Kalau tidak seimbang dikhawatirkan bisa acak-acakan," selorohnya.
Pada kesempatan itu Kang DS juga menyoroti soal tukin ASN yang hanya berdasar pada evaluasi kinerjanya saja. Tetapi juga harus dinilai pada progres pekerjaan yang ditargetkan oleh ASN yang bersangkutan.
"Jadi ini saya titip ke Inspektorat untuk memperbaiki sistemnya. Artinya biar ada reward and punishment bagi ASN yang benar-benar bekerja keras dan mana yang kerjanya asal-asalan. Biar ada semangat juga bagi ASN yang benar-benar bekerja," pesannya.(*)
