KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah pusat melalui Bulog Sub Divre Bondowoso tengah menyalurkan bantuan pangan (Bapang) cadangan beras pada masyarakat.
Total ada 117.695 penerima di seluruh kabupaten Bondowoso yang menerima masing-masing 10 kilogram beras. Penyaluran bantuan rencananya dilakukan pada 1-9 Februari 2024.
Namun demikian, ditemukan ada beberapa nama penerima yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Tapi, keluarganya menerima undangan bantuan pangan cadangan beras atas nama yang meninggal.
N (48), warga salah satu desa di Kecamatan Bondowoso, mengaku kaget karena menerima bantuan atas nama neneknya yang sudah meninggal.
"Nenek saya meninggal tahun 2022. Tapi tadi saya saat di Balai Desa katanya, karena meninggal jadi diberikan pada saya. Tadi bukan cuma saya, ada juga yang lain sama,” jelasnya.
Ia mengaku karena cucu neneknya banyak jadinya beras yang diterimanya dibagi dengan saudara yang lain. Sisanya, saya simpan untuk dikonsumsi.
"Tadi saya cek di sekitar saya yang tidak mampu menerima semua. Jadi saya bagi dengan saudara saja," ungkapnya.
Temuan serupa juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Taman Krocok.
W (50) mengatakan ada tetangganya yang juga menerima undangan penerimaan bantuan cadangan pangan atas nama keluarganya yang sudah meninggal.
"Tadi ada tetangga yang ke rumah, tanya ke saya kenapa orang yang sudah meninggal tapi ada namanya," jelasnya.
Hal tersebut juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Wringin.
“Itu buk de saya sudah meninggal, tapi diserahkan ke anaknya. Cuma anaknya ini memang tidak mampu,” ungkap pria berinisal CH (40).
Dikonfirmasi saat meninjau penyaluran Bapang, Jumat (2/2/2024), Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto mengatakan, data penerima ini berasal dari Kemenko PMK. Bukan dari Pemkab Bondowoso.
Sementara, Kepala Perum Bulog Bondowoso-Situbondo, Hesty Retno Kusumastuti mengatakan, data dari Kemenko turun ke Bulog kemudian dikoordinasikan dengan Bappeda dan Pemda.
"Clear datanya. Kalau dia meninggal, tidak ditemukan alamatnya, double, diganti. Sudah ada. Kalau yang tidak masuk di listnya ini, ada di P3KI Bappeda yang sudah ada SK Bupati, kalau tidak nemu lagi posisi sudah habis baru liat DTKS, berlapis," pungkasnya. (*)
