KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yakin perekonomian di wilayah setempat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang terjadi saat ini.
"Harapannya, semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat, bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen dan institusi," ujar Khofifah saat halalbihalal dengan ribuan pelaku UMKM di Surabaya, Kamis, 10 April 2025.
Ia mengingatkan bahwa di setiap tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu, kata dia, berbagai pemikiran out of the box yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan saat ini.
Menurut gubernur, keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur.
Untuk itu, ia menegaskan perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD.
"Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD," tuturnya.
BUMD disebutnya bukan sekadar perusahaan milik daerah, tetapi sebagai bagian ekonomi strategis pemerintah provinsi yang bisa menjangkau sektor-sektor vital seperti pangan, energi, air, logistik, pembiayaan dan digitalisasi layanan publik.
Salah satu peran vital BUMD, Koperasi dan UMKM adalah dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai rente (rentenir) yang seringkali terjadi di para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Zakat Produktif.
Melalui Zakat Produktif, lanjut Khofifah, diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha Ultra Mikro untuk keberlangsungan usaha.
"Dengan Zakat Produktif sebesar Rp500 ribu, harapannya pelaku usaha Ultra Mikro bisa terbebas dari Rente di hari itu yang biasanya sebesar Rp200 - Ro250 ribu. Jadi bisa memberi ruang gerak bagi mereka yang sesungguhnya memiliki semangat bekerja, bukan meminta-minta," ucapnya.
Selain itu, melalui Bank UMKM atau BPR Jatim terdapat program pinjaman modal bagi masyarakat yang bersumber dari APBD. Dalam program tersebut masyarakat bisa mendapatkan pinjaman maksimal Rp50 juta tanpa anggunan dan bunga 3 persen.
"Harapannya pelaku UMKM Jatim bisa mendapat ruang gerak dengan support permodalan dari bank dengan mudah dan murah bunganya," kata Khofifah. (*)
