KETIK, MALANG – Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) secara berkala.
Arahan tersebut ditanggapi serius Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).
Menurut Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, pihaknya melakukan penguatan data penerima bansos dilakukan dengan cara rembuk warga, rembuk kelurahan.
"Kami tidak menutup usulan dari masyarakat, tapi harus lewat rembuk warga. Rembuk warga itu dari kelurahan yang berisi pak Lurah, RT, RW, dan teman-teman dari PKK untuk mencoret atau mengusulkan penerima bansos," ujar Donny, Jumat (8/9/2023).
Ia beranggapan, melalui penguatan penjaringan data dari kelurahan dapat meminimalisir bansos tidak tepat sasaran. Terlebih sempat ditemukan penerima bansos yang sudah meninggal dunia, tapi masih masuk daftar.
"Kami akan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama jika diyakini sudah meninggal memang harus diganti dan dicoret. Ternyata temuan teman-teman, ada beberapa yang sudah meninggal tapi belum dicoret," lanjutnya.
Pergerakan kemiskinan masyarakat yang dinamis membuat Dinsos P3AP2KB Kota Malang harus sigap dan teliti dalam pendataan. Tak hanya pendataan, verifikasi data harus rutin dilakukan.
"Ada yang dulu belum bekerja sekarang sudah bkerja, tapi juga tidak melaporkan padahal gajinya di atas UMK, kemudian banyak yang pindah ke Kota Malang. Sebenarnya banyak faktor, tapi memang yang paling penting adalah verifikasi data," sambungnya.
Kendati demikian jumlah penerima bansos di Kota Malang tidak mengalami peningkatan. Bahkan dari sekitar 30 ribu warga penerima program keluarga harapan (PKH), lebih dari 170 warga berhasil tergraduasi.
"Memang tergolong sedikit tapi kalau dibandingkan kota lain, termasuk banyak. Kemiskinan Kota Malang terendah kedua, sekitar 4,37 persen. Ya tergolong rendah dibanding daerah lain," pungkas Donny.(*)
