KETIK, TRENGGALEK – Meskipun sudah di - perdakan, Laporan Pertanggungjawaban ( LPj ) Bupati Trenggalek atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menuai beberapa catatan. Salah satunya datang dari Fraksi Demokrat Trenggalek. Fraksi ini menyebut jika salah satu pemicu tingginya Silpa adalah lemahnya perencanaan.
Ketua Fraksi Demokrat Trenggalek, Mugianto mengatakan, meskipun LPj. sudah diparipurnakan menjadi Perda, masih ada 12 catatan yang perlu disikapi oleh eksekutif.
"Ada hal - hal yang mungkin perlu dipertajam. Saya hanya flash back saja agar kedepan tidak terulang kembali. Misal, Silpa. Tahun 2022 Rp 284 miliar, jumlah ini sangat besar jika dilihat dari APBD kita hanya Rp 2 triliun, " ucapnya, Kamis (13/7/2023 ) sore.
Mugianto menegaskan jika ada salah perencanaan menjadi salah satu penyebab tingginya Silpa. Contohnya gaji pegawai di tahun 2022 kelebihannya Rp 80 miliar.
Kemudian ada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang jumlahnya sedikit, namun tidak bisa dieksekusi semua. "Sudah nilainya sedikit tapi tidak bisa dieksekusi. Sebut saja di Dinas PUPR ada anggaran sekitar Rp 300 miliar dan yang tidak terserap Rp 53 miliar. Kan itu mubazir. Mestinya stimulus anggaran itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Faktanya tifak bisa dieksekusi, " tegasnya.
Selanjutnya, Mugianto menyampaikan, Silpa yang pada APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi, gaji pegawai Rp 80 miliar, belanja modal di PUPR Rp 53 miliar, kemudian belanja barang dan jasa serta lain - lain totalnya Rp 284 miliar.
"Ini sayang sekali. Uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belanja langsung atau belanja untuk rakyat tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Intinya ke depan jangan terulang kembalilah," tandasnya.
Kang Obeng, sapaan akrabnya juga menyinggung soal etos kerja. Sedangkan untuk SDM setiap tahun kita kan memberi anggaran untuk kapasistas ASN kita. Akan tetapi etos kerja mereka itu kurang baik atau kurang greget.
"Padahal mulai tahun 2021 Bupati telah mengeluarkan Perbup mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mestinya dari situ mereka lebih semangat dan kapasistasnya lebih profesional, faktanya malah sebaliknya. Ini kritik membangun untuk teman - teman ASN. Jadi jangan sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Ayo kedepan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, " tukasnya.
Selanjutnya dia berharap, ke depan untuk belanja langsunya lebih ideal. Misal bisa di posisi 45 persen dari APBD. "Jangan sampai seperti kejadian di tahun 2022 ini. Tidak sampai 30 persen atau 35 persen. Kan masih dibawah standart normal. Jadi belanja pegawai atau belanja operasi itu lebih tinggi. Kalau dilihat dari itu kita nyaris tidak bisa membangun apa - apa," tutupnya (*).
