KETIK, SIMEULUE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Rasmanudin H. Rahamin, SE, mendesak Pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh, untuk segera mencairkan gaji tenaga honorer dan buruh harian lepas (BHL) yang belum dibayarkan sejak Januari 2025. Keterlambatan pembayaran selama tiga bulan ini menjadi sorotan serius, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.
"Kami telah mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi atas keterlambatan ini. Dalam rapat koordinasi perdana bersama Bupati dan Komisi I DPRK beberapa waktu lalu, kami menekankan agar seluruh hak pegawai, baik ASN maupun Non-ASN, segera dibayarkan," ujar Rasmanudin saat di temui media ini Jumat, 21 Maret 2025.
Ia menilai keterlambatan pembayaran gaji ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga honorer, tetapi juga mencerminkan ketidak adilan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
"Para pegawai Non-ASN sudah bekerja maksimal, namun hak mereka tak kunjung diberikan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut hak dasar mereka. Jangan sampai kita menzalimi mereka," tegasnya.
Rasmanudin juga mengingatkan pentingnya prinsip keadilan dalam pembayaran gaji. "Dalam ajaran Islam pun ditegaskan bahwa upah pekerja harus dibayarkan sebelum keringat mereka mengering. Apalagi, mereka sudah tiga bulan tidak menerima gaji, sudah gaji mereka kecil, belum diterima pula berbulan-bulan. Sementara Idulfitri semakin dekat. Apakah kita tidak prihatin dengan kondisi ini, Kita harap ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah," tambahnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan segera menyelesaikan permasalahan ini.
"Kami siap mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga honorer yang selama ini mengabdikan diri untuk daerah," pungkasnya. (*)
