KETIK, JEPARA – Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Jepara di Pendapa Kartini, pada Selasa 4 Maret 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun rencana kerja daerah tahun 2026, dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang ini dihadiri oleh Ketua Komisi DPRD Jepara, Kepala Perangkat Daerah, perwakilan organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, mengapresiasi Kabupaten Jepara yang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang melaksanakan Musrenbangkab.
Dalam sambutannya, Harso Susilo mengungkapkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki peran strategis dalam sektor perekonomian Jawa Tengah, dengan kontribusi sebesar 2,24% terhadap ekonomi provinsi. Bahkan, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jepara mencapai 4,78%, melampaui pertumbuhan ekonomi Kudus.
Lebih dari itu, Jepara juga disiapkan menjadi lumbung pangan nasional. Posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat produksi pangan nasional menjadikan Jepara sebagai daerah dengan potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan rantai industri nasional.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Jepara, Gus Hajar, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama dalam visi dan misinya. Menurutnya, perbaikan jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa perbaikan infrastruktur, terutama jalan, adalah prioritas utama kami. Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,32. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jepara berada di angka 3,34 %, lebih rendah dibandingkan dengan TPT Jawa Tengah (4,78%) dan nasional (4,91%).
Tak hanya itu, angka kemiskinan di Jepara juga menunjukkan tren positif dengan penurunan signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Jepara tercatat 6,09 %, lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah (9,58 %) dan nasional (8,57 %).
Gus Hajar menegaskan bahwa pembangunan Jepara ke depan akan berlandaskan pada tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, modernisasi infrastruktur, percepatan dan pemerataan ekonomi, serta peningkatan SDM yang unggul.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan Jepara yang maju, modern, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
