KETIK, SLEMAN – Sinergikan kesiapan masing-masing stakeholder menghadapi permintaan kebutuhan tinggi jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Pemkab Sleman menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terkait pengendalian inflasi daerah, Rabu 5 Maret 2025.
Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang Sembada Setda Pemkab Sleman ini adalah beberapa unsur terkait. Di antaranya Kabiro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto; Sekda Sleman Susmiarto; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sleman Haris Martapa, dan Kabag Perekonmian Setda Sleman Suyanto.
Hadir pula unsur OPD di lingkup Pemkab Sleman; jajaran Forkopimda; pewakilan Bank Indonesia, Pertamina, Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Mengawali keterangannya, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan High Level Meeting TPID merupakan kegiatan rutin yang dilakukan jelang Hari Raya yang juga diistilahkan sebagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Disebutkan, Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten Non-IHK (tidak ditetapkan sebagai kabupaten pantauan inflasi oleh BPS. Sehingga, untuk menghitung tingkat inflasi menggunakan perhitungan Indeks Perubahan Harga (IPH).
Menurut Danang, IPH mampu dijadikan acuan pengaruh kebijakan daerah terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi khususnya pangan.
IPH Kabupaten Sleman pada minggu terakhir Februari 2025 berada di angka -3,07Y6 yang penurunannya disebabkan oleh beras (-0,80”6), cabai rawit (0,79”6), bawang merah (-0,5676).
Diungkapkan juga, tingkat inflasi tahunan DIY (yang diukur dari pergerakan harga di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul) saat ini di bawah target inflasi tahunan nasional (2,516).
Untuk tingkat inflasi tahunan DIY pada bulan Februari 2025 menyentuh angka terendah sejak tahun 2024, yaitu di -0,30Yc (year on year).
Sedangkan untuk tingkat inflasi bulanan, DIY mengalami inflasi sebesar -0,80Y6 (month to month) pada Februari 2025.
"Angka tersebut menunjukkan terjadi deflasi di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta," terang Danang.
Deflasi dapat diartikan sebagai disinflasi atau penurunan tingkat inflasi dalam periode waktu tertentu. Sederhananya, deflasi merupakan penurunan harga barang dan jasa yang terjadi secara berjangka atau sekaligus bersamaan.
Lebih jauh dipaparkan, TPID Kabupaten Sleman akan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menjaga laju inflasi. Yakni dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan stok/pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Upaya-upaya pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang telah dilaksanakan antara lain adalah Penerbitan Keputusan Bupati Sleman No. 13.1/Kep.KDH/A/2025.
Ini tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah pada tanggal 24 Februari 2025.
Penerbitan SK ini untuk mendukung pemberian subsidi reduksi biaya distribusi pada kegiatan Pasar Murah menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan bulan Maret 2025.
Selain itu, juga dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok yang setiap harinya diperbarui datanya melalui Sistem Harga Pangan (SIHARPA).
Danang menambahkan, itu termasuk sidak ketepatan distribusi dan harga LPG 3 Kg. Sekaligus menindaklanjuti aduan kelangkaan dan potensi peningkatan permintaan terhadap LPG pada Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H di wilayah Kabupaten Sleman.
"Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas tentang Larangan Penggunaan Tabung Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi untuk Pelaku Usaha nonmikro, Tim gabungan telah menemukan adanya restoran dan laundry yang menggunakan LPG 3 Kg," terangnya.
Namun demikian, dia menegaskan stok gas LPG 3 Kg dipastikan dalam kondisi aman untuk permintaan di bulan Ramadhan.
Selain upaya di atas, jelas Danang, TPID Kabupaten Sleman juga melakukan serangkaian upaya strategis untuk menyediakan stok/pasokan bahan pokok murah untuk masyarakat. Adapun upaya tersebut adalah penyelenggaraan Pasar Murah. (*)
