KETIK, JAKARTA – Pemerintah telah membangun kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk gedung-gedung perkantoran, seperti gedung Kemenko, Kementerian, apartemen Paspampres dan lain-lain.
Pembangunan gedung Kemenko di IKN merupakan bagian dari upaya pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.
Jumlah gedung Kemenko di IKN hanya empat, sesuai dengan jumlah kementerian koordinator yang ada di Kabinet Presiden Joko Widodo.
Keempat gedung tersebut adalah untuk Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Gedung-gedung ini akan menjadi bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan di IKN, dan pembangunannya berlangsung secara bertahap, dengan tujuan mendukung pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN.
Pembangunan gedung-gedung pemerintah di IKN, termasuk gedung Kemenko, akan dilakukan dalam beberapa fase.
Setiap kantor Kemenko di IKN memiliki 4 tower. Untuk kantor Kemenko 4 yang berdiri di atas lahan seluas 36.400 m2.
Bangunan tersebut terdiri dari 4 tower yang asing-masing towernya terdiri dari 6 lantai.
Di sana juga ada semi basement serta terdapat satu lantai untuk bangunan multifungsi.
Selain digunakan untuk bekerja, terdapat beberapa area yang bisa digunakan oleh publik di kantor Kemenko 4.
Di sana akan ada area komersial hingga amphitheater yang bebas digunakan oleh masyarakat umum.
Namun, perbedaan sudah ditunjukkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pasalnya Kabinet Merah Putih miliknya berjumlah 7 Kemenko yaitu.
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang membawahi instansi seperti Kementerian Pertahanan dikepalai oleh Sjafrie Sjamsoeddin dan Kementerian Dalam Negeri dikepalai oleh Tito Karnavian.
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menangani Kementerian Hukum dan Kementerian HAM dikepalai oleh Yusril Ihza Mahendra.
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang membawahi Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Agus Gumiwang dan Kementerian Perdagangan dikepalai oleh Budi Santoso dan lainnya.
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dipimpin oleh Pratikno dengan Kementerian Agama dipimpin oleh Nasaruddin Umar dan Kementerian Pendidikan dibagi menjadi dua yaitu Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu'ti dan Menteri Pendidikan Tinggi dipimpin oleh Satryo Soemantri.
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Kewilayahan, yang mencakup Kementerian PUPR dikepalai oleh Dody Hanggodo dan Kementerian Perhubungan dikepalai oleh Dudy Purwagandhi, dan Kementerian ATR dipimpin oleh Nusron Wahid.
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh Muhaimin Iskandar yang mengoordinasi Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Saifullah Yusuf, Kementerian Koperasi dipimpin Budi Arie dan Kementerian UMKM dikepalai oleh Maman Abdurrahman
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan dipimpin oleh Zulkifli Hasan yang membawahi Kementerian Pertanian dikepalai oleh Amran Sulaiman Kementerian Kehutanan dipimpin oleh Raja Juli Antoni dan Badan Pangan Nasional dikepalai oleh Arief Prasetyo Adi.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat menyebut nantinya pihak PUPR akan siap membangun 1 tambahan gedung yang berada di kawasan Kemenko.
Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan pertambahan jumlah kementerian milik Prabowo-Gibran.
"Kita masih mengacu pada 4 Kemenko, kalau nanti ada perubahan, kita akan sesuaikan lagi, kita menunggu perintah saja, seperti apa situasinya," kata Danis dikutip dari MNC Portal pada Sabtu 12 Oktober 2024.
Lalu, bagaimana nasib tiga Kemenko pilihan Prabowo Subianto, akankah dibangun baru atau sharing office?
