KETIK, SORONG – Pada rapat dengar pendapat antara Badan Legislasi Daerah DPD RI Bersama Bappenas, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa membahas sejumlah persoalan pokok yang menyangkut tata kelola pemerintahan desa, dana desa dan program lainnnya.
Dalam kesempatan itu, senator asal Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya menyampaikan sejumlah persoalan pokok yang terjadi di desa khususnya di tanah Papua di hadapan mitra terkait yaitu Bappenas dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
Hal krusial adalah meminta kepada presiden Prabowo Subianto untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran desa. Mengingat status masyarakat miskin dan miskin ekstrem berada di desa-desa khususnya wilayah seperti Papua.
"Kesulitan membangun di pendalaman, pegunungan dan pesisir seperti di Papua membutuhkan kolaborasi anggaran, salah satunya ialah dana desa," ungkap Agustinus Kambuaya, Kamis, 13 Februari 2025
Dia menambahkan, permasalahan desa lainnnya adalah tumpang tindih program yang berkaitan dengan desa perlu juga dikoordinasikan, baik program pusat, provinsi bahkan kabupaten/kota yang direncanakan untuk turun ke desa.
"Kalau provinsi dan kabupaten merencanakan program pembangunan infrastruktur di desa, maka harus sinkron dengan rencana pembangunan desa agar tidak terjadi pendobelan program dan jangan juga terlalu banyak aturan untuk desa," kata Agustinus Kambuaya.
Senator asal Papua itu menegaskan kepada para kepala daerah terpilih untuk menciptakan kondusifitas sosial tanpa politik balas dendam maupun balas jasa yang akan mengganggu stabilitas di daerah khususnya di desa.
"Desa yang mandiri merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Program-program desa yang produktif dalam bidang pertanian, perikanan serta peternakan, ini kan dapat menjadi lumbung pangan yang dapat mendukung program makan bergisi gratis yang saat ini dilakukan oleh pemerintah," jelasnya.
Agustinus R Kambuaya juga meminta agar peraturan pemerintah yang baru disusun juga perlu mengatur status pendamping desa dan menjamin peningkatan sumber daya manusia seperti aparat desa dan para pendamping desa.
"Perlu adanya dukungan operasional kepada aparat desa maupun pendamping desa. Segala cita-cita kemajuan bangsa tidak akan tercipta apabila desa belum dibangun dan dikuatkan. Kalau desa sudah maju pasti negara akan kuat," pungkasnya.(*)
