KETIK, JAKARTA – Kementerian ATR/BPN RI berkomitmen melakukan penataan terhadap aset dan akses pertanahan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Agenda reforma agraria terus digencarkan melalui berbagai bentuk kegiatan dan program.
Selama sepekan ini, mulai tanggal 3-8 November 2022 Kementerian ATR/BPN bersama Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN RI menggelar Indonesia UMKM Expo di Jakarta International Expo Kemayoran dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2022.
Kementerian ATR/BPN RI juga membuka pelayanan pertanahan offline untuk masyarakat umum. Melalui event ini ATR/BPN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang pertanahan masyarakat dengan pelayanan akhir pekan, dimana sabtu-minggu pelayanan tetap dibuka.
Ini merupakan terobosan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto. Sehingga, masyarakat dapat menikmati pelayanan penuh selama sepekan. Baik pelayanan mengecek sertifikat, balik nama, konsultasi, peningkatan hak, dan pelayanan publik lainnya.
Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Indonesia UMKM Expo menjadi salah satu bentuk implementasi penataan aset dan penataan akses dalam mewujudkan Reforma Agraria. Sebagaimana diketahui, Reforma Agraria merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berdampak langsung terhadap pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat.
"Reforma Agraria dilaksanakan dengan penataan akses dan aset. Penataan aset dengan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Sedangkan penataan akses merupakan pemberian kesempatan akses
permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek
Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto saat membuka Indonesia UMKM Expo, Kamis (3/11/2022).
Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, penataan akses melalui pengembangan UMKM memegang peranan penting terhadap perekonomian nasional, terlebih saat ini tengah dilakukan pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19 serta adanya dampak konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, UMKM di Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp8.573 triliun.
"Potensi UMKM yang besar tersebut perlu dimaksimalkan. Di mana memasuki era digital seperti saat ini, pelaku UMKM dipermudah dengan hadirnya marketplace yang mempertemukan para pembeli dan penjual secara daring. Untuk mendukung dan menyukseskan UMKM binaan Kementerian ATR/BPN menjadi lebih maju dan berkembang, Kementerian ATR/BPN melaksanakan kegiatan Indonesia UMKM Expo “Naik Pamor” ini," paparnya.
Hadi Tjahjanto sempat meninjau langsung perkembangan pemanfaatan lahan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) eks Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Lahan tersebut dimanfaatkan untuk penanaman pisang cavendish. Hadi Tjahjanto menilai pemanfaatan lahan ini begitu menjanjikan untuk pemberdayaan masyarakat.
"Oleh sebab itu, ini menjadi contoh yang baik, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Jika ini bagus hasilnya, yang lain akan mengikuti," kata Hadi.
Senada, Direktur Landreform Sudaryanto yang juga Ketua Panitia Indonesia UMKM Expo menerangkan korelasi logis Kementerian ATR/BPN dengan pengembangan UMKM.
Menurutnya, sesuai Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN RI menata aset dan akses masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan
pemilikan tanah.
Masyarakat yang belum menuntaskan administrasi pertanahan didorong segera rampung. Legalitas tanah mereka kemudian didorong bisa menambah nilai lebih dari kepemilikan tanah tersebut, yang disebut dengan akses.
"Kan waktu belum punya sertifikat, orang mau beli ragu-ragu. Setelah dapat sertifikat, nanti malah dijual. Mereka jual tanah sehingga tidak bisa cocok tanam, membuka usaha di atas tanahnya. Banyak kejadian begitu tanah disertifikat, langsung dijual," ungkapnya.
Sudaryanto menjelaskan, UMKM seperti penegasan Presiden Jokowi, menjadi agenda besar nasional dimana seluruh instansi dan lembaga pemerintahan diminta untuk mendukung pelaku UMKM. Terlebih kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
UMKM diyakini menjadi mesin pengolah produktif terhadap urusan 'dapur' masyarakat. Sudaryanto menyontohkan, masyarakat pedesaan yang memiliki lahan kemudian dibuat bertani dan bercocok tanam. Hasil tani tersebut akan memiliki nilai jual lebih ketika diolah menjadi produk makanan olahan.
"Kalau dijual bahan mentah, ya kecil. Berbeda jika diolah menjadi kripik pisang, ubi, singkong, nangka, dan lainnya. Begitu diolah, nilainya bertambah sehingga pendapatan meningkat," paparnya.
Tak terkecuali bagi warga di perkotaan. Masyarakat dengan kepemilikan lahan sempit saja tetap bisa berkreasi dengan memanfaatkan ide bisnis UMKM. Kerajinan tangan menjadi salah satu opsi, termasuk bisnis kuliner.
"Muaranya kepada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat agar tanahnya tidak dijual. Harusnya tanah itu dimanfaatkan dengan baik dengan cara pemberdayaan. Salah satunya UMKM," pungkasnya.
Indonesia UMKM Expo diikuti oleh ratusan pelaku UMKM binaan Kementerian ATR/BPN bersama Ikawati. Mereka membawa dan memasarkan produk unggulannya setelah sukses memanfaatkan aset dan akses pertanahan mereka. Di antaranya produk UMKM binaan adalah mangga, kripik pisang, kain tenun, kebaya, sulaman, songket, bingkisan oleh-oleh khas masing-masing daerah, dan kerajinan tangan. (*)
