KETIK, SURABAYA – Menjelang hajatan 5 tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satunya tentu saja terkait keamanan dan kondusivitas lingkungan agar tidak terjadi gesekan antar golongan.
Menyikapi hal tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur Eddy Supriyanto mengatakan dalam pengamanan pemilu 2024 banyak pihak yang terlibat seperti kepolisian, TNI, pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya adalah Satpol PP dan Bakesbangpol.
Dalam menjaga keamanan di masyarakat pihaknya telah melakukan langkah-langkah preventif mulai dari ikrar pemilu damai, mitigasi daerah yang rawan gesekan dan mengerahkan aparat keamanan di daerah yang rawan.
"Kalau sudah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) itu nanti baru akan muncul kerawanan gesekan karena rivalitas. Oleh sebab itu jauh sebelumnya kami sudah mensosialisasikan pemilu damai," jelas Eddy kepada Ketik.co.id, Sabtu (4/11/2023).
Eddy menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan berdiskusi baik secara person to person maupun kelembagaan untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan KPU, Bawaslu, partai politik dan ormas agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan agar tercipta pemilu yang damai dan tertib.
"Ketertiban ini menjadi tanggung jawab banyak pihak. Oleh sebab itu kami berkoordinasi dengan Forkopimda dan berbagai pihak lain agar dapat menjaga keamanan lingkungan," tambahnya.
Lebih lanjut dalam melakukan pengamanan, Pemprov Jatim telah berkoordinasi mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota agar menjaga kondusivitas di wilayah mereka masing-masing. Hal ini sangat penting mengingat posisi Jawa Timur yang menduduki posisi kedua Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak setelah Jawa Barat.
Dengan jumlah pemilih mencapai 31.402.838 juta sudah pasti Jawa Timur akan menjadi arena untuk merebut suara bagi para partai politik peserta pemilu. Sehingga diperlukan langkah ekstra agar jangan sampai terjadi kericuhan atau gangguan keamanan saat gelaran pemilu 2024 berlangsung.
"Berbeda pilihan adalah hal yang biasa dalam pemilu, namun yang lebih penting adalah siapapun pemenang atau pemimpin yang terpilih nanti agar dapat diterima sebagai hasil dari pemilu," pungkasnya.(*)
