KETIK, SURABAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI dan menggelar Dialog Kebangsaan di Jalan Nginden Tim Surabaya, Minggu (30/10/2022). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, tokoh media Dahlan Iskan, dan tokoh lintas agama serta tokoh masyarakat.
Boy Rafli Amar mengapresiasi kehadiran Warung NKRI yang merupakan milik drg David Andreasmito sebagai upaya merajut keberagaman dan mencegah aksi-aksi terorisme di Indonesia. Warung NKRI akan menjadi game changer tempat berdialog kebangsaan bagi masyarakat Surabaya.
Ia berharap metode dialog yang dikembangkan di Warung NKRI dapat menjadi wadah atau sarana dalam rangka meng-counter narasi-narasi kebencian terhadap negara.
"Kebencian bukan terkait masalah kritik, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan ideologi yang membahayakan negara kita. Ideologi terorisme yang bisa saja itu akan mempengaruhi alam pikiran masyarakat kita," terang Kepala BNPT Boy Rafli Ammar.
Oleh karena itu, tambahnya, perlu keterlibatan masyarakat luas. Tidak hanya unsur pemerintah saja. Namun juga peran serta semua kalangan.
BNPT juga gencar mengembangkan kerja sama dengan semua pihak dari hulu ke hilir atau pentahelix. Mulai akademisi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pengusaha dan media.
"BNPT berupaya semaksimal mungkin agar virus intoleransi radikalisme ini tidak menjadi paham yang berkembang dalam masyarakat kita," kata Boy.
Ciri Ideologi Radikalisme
Pada momen tersebut, Komjen Boy Rafli juga memaparkan bahwa intoleransi dan radikalisme telah berkembang menjadi sebuah paham atau ideologi di dunia.
"Tidak saja terjadi di Indonesia. Tetapi juga di 120 negara di dunia terkena dampak virus intoleransi, radikalisme dan terorisme," ungkapnya.
Dalam penelusuran BNPT, Boy melihat jika paham atau ideologi terorisme ini adalah sebuah pemahaman dan tindakan berbasis kepada kekerasan ekstrem yang dilandaskan pada sebuah keyakinan tertentu dan memiliki tujuan penyebarluasan ideologi dan politik.
"Jadi ini tidak lepas dari tujuan-tujuan politik dari kelompok yang mengusung ideologi ini," ujarnya.
Karakter dari ideologi terorisme di Indonesia antara lain menentang konstitusi dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Ideologi ini juga bersifat trans nasional atau bukan berkembang dari akar budaya bangsa ini.
Kemudian, bersifat intoleran dan eksklusif atau hanya menganggap bahwa kelompok tersebut paling benar. Sedangkan orang lain keliru sehingga mereka melakukan kekerasan ekstrem.
Selanjutnya, kerap mengeluarkan narasi agama untuk mendirikan negara berdasarkan keyakinan mereka.
Narasi agama ini dimanfaatkan untuk mempengaruhi alam pikiran anak bangsa agar memusuhi bangsanya sendiri. Hal ini berbeda dengan masa saat KH Hasyim Asy'ari dimintai pendapat oleh Bung Karno pada awal kemerdekaan. Kala itu muncul fatwa ulama resolusi jihad untuk melawan musuh negara.
Akan tetapi hari ini narasi agama dibuat untuk memecah belah persatuan oleh kelompok radikalisme.
Kemudian, kelompok dengan ideologi ini juga cenderung anti kemanusiaan dan menganggap bahwa membunuh orang adalah tindakan biasa. Mereka setuju menggunakan kekerasan ekstrem.
"BNPT melihat ada masalah besar yang bisa membuat masyarakat Indonesia terutama anak muda menjadi disorientasi terhadap bangsa ini," jelasnya.
"Kami melihat ini adalah sebuah hambatan dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keharmonisan bangsa kita," ucap Boy Rafli.
Lima Vaksin
BNPT bersinergi dengan semua pihak untuk mengantisipasi virus intoleransi, radikalisme dan terorisme. BNPT juga melakukan langkah strategis penanggulangan terorisme melalui 5 Vaksin.
Yakni Transformasi Wawasan Kebangsaan, Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila, Moderasi dalam Beragama, Transformasi Pembangunan dan Kesejahteraan, serta Akar Budaya Bangsa sebagai cikal bakal berdirinya NKRI.
BNPT secara khusus memiliki program dengan Mitra Deradikalisasi termasuk penyintas dan masyarakat rentan. Namun dalam skala besar, seluruh elemen masyarakat memiliki perang masing-masing.
BNPT juga memberikan dukungan penuh upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan masyarakat. BNPT bermitra dengan 47 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar kesejahteraan dapat mencapai sasaran.
"Karena memang salah satu unsur yang bisa memungkinkan terjadinya sebuah kebencian terhadap negara, pemerintah itu bisa jadi dikarenakan berkembangnya kelompok-kelompok marginal yang bisa menjadi antipati. Tetapi kita berupaya dengan segala kemampuan, kolaborasi dan koordinasi," kata Boy. (*)
