KETIK, SIDOARJO – Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sidoarjo Fauzan Adhim mengajak insan pers berperan memberikan edukasi, membantu membuat keputusan, dan memahami dinamika politik berdasar ginformasi yang objektif. Peran media sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada Serentak 2024.
Fauzan Adhim mengungkapkan ajakan tersebut saat membuka media gathering di Surya Cottages Hotel, Prigen, Pasuruan, pada Jumat hingga Sabtu (15-16 November 2024).
Kegiatan tersebut diikuti 120 wartawan dari berbagai media. Baik cetak, radio, berita online, dan televisi berlangsung. Forum ini menjadi ajang diskusi untuk membahas peran media dalam Pilkada Sidoarjo 2024. Diharapkan, media mampu menyajikan berita yang berimbang, akurat, dan edukatif. Khususnya, selama Pilkada Serentak 2024, terutama masa tenang, pencoblosan, dan penghitungan suara.
”Media berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024,” kata Fauzan.
Menurut Fauzan, media gathering ini merupakan langkah penting KPU Sidoarjo dalam menyukseskan pilkada yang berintegritas. Media massa, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran besar dalam memberikan informasi yang tepat. Tidak bias.
”Media diharapkan mengedukasi, membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat, serta memahami dinamika politik. Berdasar informasi objektif,” terangnya dalam pembukaan media gathering KPU Sidoarjo Jumat malam (15 November 2024).
Fauzan berpendapat, sinergi antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sidoarjo dan media sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis selama Pilkada Serentak 2024.
Kolaborasi KPU Sidoarjo dan media tidak hanya penting untuk penyajian berita yang objektif. Sinergi keduanya juga menjadi kontrol sosial, pencegahan konflik, sekaligus peningkatan partisipasi publik.
”Ini adalah kunci untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan aman, lancar, transparan, dan kondusif,” tambah Fauzan didampingi Komisioner KPU Sidoarjo M. Yasin dan Sekretaris KPU Sidoarjo Sulaiman.
Media gathering KPU Sidoarjo itu menghadirkan dua narasumber. Masing-masing Naimul Hajar yang juga Wakasek SMAMDA Sidoarjo dan Ketua IJTI Sidoarjo Bambang Pramono.
Naimul menekankan, media massa berperan sebagai sumber informasi dan pilar keempat demokrasi. Dengan tanggung jawab menyajikan informasi objektif dan menyeimbangkan peran antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan media dalam melaporkan isu sensitif guna mencegah kekerasan fisik.
Adapun Bambang Pramono menguraikan perbedaan antara pers profesional dan pers abal-abal. Pers profesional mematuhi standar jurnalistik. Sedangkan, pers yang abal-abal sering menyalahgunakan peran media sehingga merusak integritas pilkada.
”Keberadaan pers profesional sangat penting untuk mendukung pilkada yang damai dan demokratis,” kata Pramono paparannya di media gathering KPU Sidoarjo Jumat malam (15 November 2024).
Di sesi tanya-jawab, seorang peserta mengingatkan bahwa ada sanksi bagi wartawan yang tidak mematuhi kode etik. Juga ikut berpolitik praktis. Dalam surat edarannya terkait Pemilu 2024, Dewan Pers telah mengingatkan dengan jelas.
Wartawan yang berpolitik praktis harus nonaktif atau mengundurkan diri secara tetap sebagai wartawan. Baik menjadi calon anggota legislatif, calon kepala daerah, tim sukses partai politik, atau tim sukses pasangan calon.
”Saya ingat ada sanksi untuk dinonaktifkan dari wartawan,” ujarnya.
Pramono menyatakan, penonaktifan wartawan juga bergantung pada media masing-masing di mana mereka bekerja. Seberapa jauh sanksi bagi wartawan ditentukan oleh kebijakan media masing-masing. (*)
