KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, terus berupaya mendekatkan layanan kesehatan bagi warga kepulauan. Melalui Pelayanan Kesehatan Bergerak (Yankes Bergerak), program tahunan ini terus menghadirkan layanan kesehatan bagi warga kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Program Yankes Bergerak tahap I telah selesai digelar tepatnya pada 16–19 Mei 2025 di Pulau Raas. Layanan menjangkau 406 warga di kepulauan tersebut.
"Ini bukti komitmen Pemprov Jatim menghadirkan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah kepulauan dan terpencil. Program Yankes Bergerak ini adalah ikhtiar nyata menghadirkan keadilan layanan kesehatan hingga ke pelosok dan kepulauan. Warga di Raas berhak mendapat layanan yang sama baiknya dengan masyarakat di daratan,” kata Khofifah, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa 3 Juni 2025.
Ditegaskan, layanan kesehatan tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Pemerintah harus aktif menjemput bola, hadir bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa warga di daerah terpencil tidak hanya mendapat pengobatan, tetapi juga pendampingan, edukasi, dan penguatan sistem kesehatan lokal. Ini bukan sekadar program, tapi komitmen untuk membangun Jawa Timur yang inklusif dan setara dalam layanan kesehatan,” ujar mantan Menteri Sosial era Jokowi ini.
Ada tiga bentuk layanan utama yang diberikan, yakni layanan spesialistik, kesehatan tradisional dan pembinaan program kesehatan.
Untuk layanan spesialistik diberikan kepada 140 pasien dan meliputi penanganan penyakit mata seperti katarak, pterygium, dan corneal, serta tindakan bedah minor seperti hernia, lipoma, ganglion, dan tumor jaringan lunak.
Juga sebanyak 65 pasien menerima layanan kesehatan tradisional berupa akupunktur, akupresur, atau kombinasi keduanya. Layanan ini diberikan di dua lokasi, yaitu Puskesmas Raas dan Pondok Pesantren Kasyfudduja.
Pembinaan kesehatan juga menjangkau 201 warga, yakni penyuluhan gizi dan distribusi suplemen di Desa Ketupat, kunjungan rumah pasien TBC, dan edukasi kepatuhan pengobatan. Ada skrining ibu hamil dan kader, penyuluhan, kunjungan rumah untuk ODGJ, skrining santri di pesantren, dan penanganan kasus pasung dengan pendekatan lintas sektor.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim berkolaborasi dengan sejumlah stakeholders. Setidaknya ada sekitar 37 personil termasuk tenaga kesehatan dari lintas instansi. Dari Dinkes Jatim, RSUD Mohammad Noer Pamekasan, RS Mata Masyarakat Jatim, Dinas Kesehatan Sumenep, Dinas Kominfo Jatim, serta unsur media dan tenaga kesehatan tradisional.
"Kami ingin pastikan semua warga Jatim, dari kota sampai desa, bisa dapat layanan kesehatan yang lengkap, adil, dan merata. Nggak boleh ada yang tertinggal. Kesehatan itu hak semua orang, dan kami siap kerja keras untuk wujudkan itu," pungkas mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini. (*)
