KETIK, SURABAYA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada Kamis, 22 Mei 2025. Dalam RUPS LB yang digelar di kantor pusat Jalan Basuki Rahmat, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.
Mantan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron ditunjuk menjadi salah satu komisaris Bank Jatim. Pimpinan KPK periode 2019 – 2024 itu masuk sebagai komisaris independen bersama dengan dua nama lain. Yakni Adi Sulistyowati dan Asri Agung Putra.
Ketiganya sama-sama menjadi komisaris independen di bank yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemprov Jatim tersebut.
Adi Sulistyowati juga menjadi Komisaris Utama Independen di Bank Jatim. Perempuan yang lama berkarir di bidang perbankan itu, saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pembiayaan dan Perizinan Usaha Koperasi sekaligus komisaris independen di BTN. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BNI periode 2020 – 2024.
Adapun Asri Agung Putra merupakan Staf Ahli Jaksa Agung bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum.
Mereka bertiga akan efektif menjabat setelah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoriras Jasa Keuangan (OJK).
Pengumuman tiga komisaris independen dalam RUPS LB Bank Jatim ini dilakukan bersamaan dengan pengumuman penunjukan 6 calon direksi baru serta 2 anggota Dewan Pengawas Syariah.
Calon Hakim Agung
Setelah tak lagi menjabat di KPK, Nurul Ghufron diketahui kembali ke habitat asal sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej). Ia terakhir menjabat sebagai dekan di kampus tersebut.
Tak lama berselang, Nurul Ghufron lolos seleksi administratif sebagai calon hakim agung.
Pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur pada 22 September 1974 itu lolos bersama 68 lain di calon hakim agung kamar pidana. Sebagai akademisi, Ghufron memang memiliki kekhususan di bidang hukum pidana. Ia meraih gelar doktor hukum pidana dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Para calon hakim agung tersebut juga sudah mengikuti tahap seleksi kualitas pada akhir April 2025 lalu dan sedang menunggu hasil pengumuman. (*)
