Para Tokoh Bangsa Desak Presiden Prabowo dan Jajaran Serius Berantas Korupsi

Jurnalis: Muhammad Faizin
Editor: Aziz Mahrizal

28 Januari 2025 20:27 28 Jan 2025 20:27

Thumbnail Para Tokoh Bangsa Desak Presiden Prabowo dan Jajaran Serius Berantas Korupsi Watermark Ketik
Sejumlah tokoh bangsa anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB) saat berkunjung ke Wapres KH Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden, beberapa bulan lalu. (Dok Setwapres)

KETIK, JAKARTA – Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mendesak tiga pilar kekuasaan negara untuk benar-benar serius dalam gerakan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam pesan kebangsaan di awal tahun 2025 dan jelang memasuki kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. 

"Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi," ujar Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, salah satu anggota Gerakan Nurani Bangsa, dalam pesan tertulis yang diterima redaksi Ketik.co.id pada Selasa, 28 Januari 2025.

Pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan beberapa bulan ini, menanggung harapan besar dari rakyat untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari KKN.

"Harapan akan kesejahteraan umum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penghormatan kepada hak asasi manusia disematkan kepada mereka yang mendapat mandat dan amanat warga. Harapan ini bertopang pada kepercayaan bahwa sistem demokrasi dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia perlu terus dijaga," ujar istri almarhum Gus Dur ini. 

Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah diharapkan agar bekerja dengan sungguh-sungguh dengan memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih. 

"Presiden dan jajarannya serta seluruh kepala daerah harus bisa menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama," ujar Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, anggota GNB lain. 

Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan bisa membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. 

"Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial," tutur tokoh agama Katolik yang menjabat sebagai Uskup Agung Jakarta ini. 

Selain Ny Sinta Nuriyah dan Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Gerakan Nurani Bangsa juga beranggotakan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka antara lain adalah Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo. 

Selain itu juga ada dr Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Rohima Supelli, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q Wahid. (*) 

Tombol Google News

Tags:

Gerakan Nurani Bangsa GNB Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Mgr Ignatius Kardinal Suharyo Uskup Agung Korupsi birokrasi Presiden Prabowo Gibran Kepala daerah eksekutif Legislatif yudikatif