KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkesan lepas tangan pada nasib para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dirasakan salah satu pelaku UMKM di Kawasan Asemrowo. Dia merasa Pemkot Surabaya tebang pilih dalam memberikan orderan pesanan.
"Pelatihannya kami diikutkan. Saat pelatihan kami dijanjikan jika kecamatan dan kelurahan ada acara, akan memesan ke kami semua pelaku UMKM. Tapi sampai saat ini tidak pernah memesan," ucap salah satu pelaku UMKM Asemrowo yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu, 19 Februari 2025.
Ia menyebutkan, kenyataannya selama ini pelaku UMKM yang mendapat orderan hanya yang memiliki kedekatan dengan pihak kecamatan atau kelurahan saja.
"Harusnya digilir untuk pemesanan kue atau nasi untuk rapat tapi ini tidak dilakukan," terangnya.
Dia menyebut pihak kecamatan dan kelurahan selama ini hanya memfasilitasi perizinan saja. "Tapi order untuk jajan atau nasi kotak tidak pernah diberikan kepada pelaku UMKM di kawasan Asemrowo Surabaya," jelasnya.
Dia menambahkan, perizinan seperti NIB, PIRT dan halal memang telah difasilitasi dari kecamatan dan kelurahan. Akan tetapi, untuk urusan perpanjangan tidak difasilitasi.
"Kalau perpanjangan itu butuh biaya, sedangkan orderan dari kecamatan atau kelurahan tidak pernah. Kami bayar pakai apa," keluhnya.
Berbagai perizinan tersebut sejatinya untuk para pelaku usaha yang tempat produksinya sesuai standar. "Bagi kami UMKM yang memang masih kecil pasti berat untuk perpanjangan izin usaha itu," tuturnya.
Ia menilai Pemkot Surabaya terkesan lepas tangan. Padahal, selama ini mereka kerap memberi seruan UMKM untuk jualan di kelurahan, kecamatan, maupun Puskesmas.
"Jadi kesannya kami seperti dibiarkan tanpa dibimbing hingga menjadi UMKM yang besar," pungkasnya. (*)
