KETIK, SURABAYA – Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) digelar di Grand Ballroom Hotel Pullman Bandung, Rabu (24/4/2024).
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini membahas lima tema penting yakni kebijakan dan strategi, prabencana, kedaruratan dan logistik, pascabencana, dan tata kelola penanggulangan bencana.
Pemprov Jatim sejauh ini telah menaruh perhatian khusus pada penanggulanan bencana. Dari sisi kebijakan, pihaknya memasukkan indeks risiko bencana sebagai indeks kinerja utama gubernur dan wakil gubernur.
Bahkan Indeks Risiko Bencana, Jawa Timur tercatat terus menurun setiap tahunnya dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2023, Indeks Risiko Bencana Jawa Timur berada pada angka 101,65, turun sebesar 7,04 poin dari tahun 2022 yakni sebesar 108,69.
“Penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa Pemprov Jatim semakin serius dalam menanggulangi bencana,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim kata Adhy, juga telah menerbitkan 2 surat keputusan gubernur diantaranya adalah SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang klaster logistik penanggulangan bencana provinsi Jatim dan berikutnya adalah SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana provinsi Jatim.
"Kedua surat keputusan itu merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya dalam penanggulangan bencana yang ada di Jatim," ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga melibatkan dan menjadikan seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan pemprov Jatim sebagai sahabat Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui pelatihan Disaster Leadership Academy (DiLA).
"Karena kita ingin seluruh pimpinan Pratama bisa menjadi role model dalam penanganan bencana. Karena kalau pemimpin tidak punya sense of crisis, tidak punya kepedulian, empati maka akan susah dalam menangani suatu bencana" pungkasnya.
Di akhir, Adhy juga mengajak seluruh elemen untuk terus meningkatkan inovasi dan teknologi dalam melakukan penanggulangan bencana.
Hal tersebut lanjutnya, sejalan dengan arahan dari Wakil Presiden Ma'aruf Amin dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan memanfaatkan teknologi dalam mitigasi bencana.
"Mari kita laksanakan amanat dari pak wapres dalam meningkatkan penggunaan teknologi untuk pengurangan resiko bencana," ajaknya.
Senada dengan itu, Wapres Ma'aruf menyampaikan, penurunan resiko bencana harus dijadikan sebagai indikator kinerja kepala daerah.
"Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk melindungi masyarakat dari resiko bencana," katanya.
Ia juga berpesan agar dalam penanganan bencana harus dilakukan secara serentak, cepat, aman dan akurat. Sinergitas antar instansi dan elemen masyarakat juga dibutuhkan.
Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan, juga harus dimanfaatkan dalam pencegahan resiko bencana karena dinilai akurat dan valid dalam pemetaan dan pendeteksian dini.
Turut hadir dalam acara ini, sejumlah Bupati/Walikota dan Pj. Kepala Daerah di Jatim, Kalaksa BPBD Prov. Jatim dan Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim. (*)
