KETIK, SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder di Provinsi Banten saling berlomba mewujudkan performa anggaran yang bagus.
Pemprov Banten mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada Kabupaten dan Kota.
Hal itu diungkapkan Damenta usai menghadiri Gebyar Apresiasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten di Aston Hotel, Kota Serang, Jumat, 20 Desember 2024.
Damenta mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan seperti ini. Apalagi, kegiatan yang diprakarsai oleh BPKAD Provinsi Banten tersebut digelar dalam suasana yang santai dengan substansinya tetap berbobot.
Melalui kegiatan ini seluruh Pemda dan stakeholder akan termotivasi.
“Banyak Pemda, OPD dan stakeholder yang mendapatkan penghargaan. Ini menunjukkan performa anggaran yang direncanakan sudah cukup baik. Artinya, pembinaan keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota di Banten itu berjalan bagus,” jelasnya kepada media.
Dikatakan Damenta, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov Banten mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada Kabupaten dan Kota.
“Dan sudah sewajarnya kami memberikan apresiasi kepada mereka,” pungkasnya.
Pada 2024 Pemprov Banten mendapat dua penghargaan apresiasi dalam pengelolaan keuangan dari Kemendagri pada kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi dan peningkatan pendapatan tertinggi.
Sedangkan untuk tingkat Pemda, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan mendapatkan penghargaan yang sama dari Kemendagri.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, penghargaan diberikan kepada stakeholders Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diberikan pada lima kategori, perangkat daerah, dari pengguna anggaran, pengurus barang, bendahara pengeluaran, perencanaan dan pejabat penatausahaan.
“Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian, salah satunya raihan MCP di 8 area, bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan ASN serta pengelolaan Barang dan Jasa (Barjas). Selain itu penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang didalamnya ada empat unsur yang harus mereka penuhi,” jelasnya.
Rina menjelaskan, kegiatan apresiasi seperti ini sangat berdampak positif bagi peningkatan perbaikan pengelolaan keuangan Pemda.
Pemprov Banten sendiri terus melakukan pembinaan kepada seluruh Pemda melalui pendekatan yang lebih santai dan penuh keakraban.
“Alhamdulillah hasilnya cukup bagus dengan dibuktikan seluruh Pemda di Banten sudah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK setiap tahunnya,” pungkasnya.
Dalam penghargaan itu, Dinas PUPR Provinsi Banten berhasil mendapatkan penghargaan terbaik kategori pengurus barang, kemudian kategoti pejabat perencana terbaik diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kategori bendahara pengeluaran terbaik diberikan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), kategori pejabat penatauashaan keuangan terbaik diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dan kategori pengguna anggaran terbaik diberikan kepada Bapenda.
Sedangkan untuk juara umum diberikan kepada Pemkot Tangerang Selatan. (*)
