KETIK, PACITAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan mendukung rencana pembangunan gedung baru Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan senilai Rp2,7 miliar.
Ketua PMII Pacitan, Al Ahmadi, menilai pembangunan tersebut layak dan bukan bentuk pemborosan, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Bukan soal pemborosan, tapi penguatan fungsi lembaga strategis. Inspektorat butuh sarana yang layak untuk bekerja maksimal,” ujarnya kepada Ketik.co.id, Selasa, 27 Mei 2025.
Soal anggaran miliaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut, Al Ahmadi menilai tidak ada yang keliru karena sudah melalui mekanisme perencanaan resmi, termasuk pembahasan bersama DPRD dan perangkat daerah terkait.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan Inspektorat mendorong empat desa di Pacitan menjadi percontohan nasional Desa Antikorupsi.
Menurutnya, capaian itu menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur bagi lembaga pengawas.
“Prestasinya patut diacungi jempol. Kemudian perlunya dilihat dahulu, berapa uang negara yang sudah diselamatkan oleh langkah preventif Inspektorat,” ujarnya.
PMII juga mengingatkan agar publik tidak terjebak narasi populis yang justru melemahkan fungsi pengawasan.
“Masih banyak isu krusial lain yang lebih layak disuarakan,” tegas Al Ahmadi.
Sementara, Ketua DPRD Pacitan, Arif Setyo Budi, menilai anggaran tersebut sah dan sesuai regulasi.
“Layak saja, karena memang minimal anggarannya untuk Inspektorat adalah 0,75 persen dari APBD. Dan memang dipandang perlu untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar ASB sapaan akrabnya.
ASB juga menegaskan, bahwa secara regulasi anggaran tersebut tidak bisa dialihkan ke sektor lain.
"Adanya kebijakan anggaran Inspektorat minimal 0.75 persen APBD sesuai dengan ketentuan pedoman penyusunan APBD yang mau tidak mau anggaran tersebut harus ada di inspektorat, tidak bisa dialihkan ke OPD lain baik itu pendidikan, kesehatan, maupun PU untuk jalan," jelasnya.
Menurutnya, Inspektorat merupakan pilar penting dalam menjaga integritas pengelolaan APBD. Pembangunan gedung ini merupakan upaya untuk penguatan peran Inspektorat sebagai pengawas internal.
"Saya kira juga banyak hal lain yang sudah dilakukan, seperti peningkatan kapasitas SDM-nya, menambah frekuensi pengawasan dan pembinaan, dan lain-lain," tutupnya.(*)
