KETIK, PACITAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pacitan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Pacitan, Jumat pagi, 13 Desember 2024.
Aksi tersebut dilakukan dengan cara yang unik dan simbolik, yakni mengendarai truk Tossa roda tiga pengangkut sampah.
Kendaraan sampah ini dipilih sebagai simbol dari kinerja Disparbudpora yang dinilai kurang optimal dalam mengelola sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam orasinya, Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi, atau yang akrab disapa Aldi, menyatakan bahwa program-program yang dikelola oleh Disparbudpora dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
"Kita akan angkut itu, beserta pejabatnya yang tidak kompeten di bidang kepariwisataan. Sampah-sampah itu harus dibersihkan," ujar Aldi dengan tegas, menuntut agar pejabat di Disparbudpora yang dinilai tidak kompeten segera diambil tindakan.
Aldi menyebutkan bahwa sektor pariwisata Pacitan yang seharusnya menjadi salah satu pendorong utama PAD masih jauh dari harapan.
Selain itu, mereka juga mengkritik pengelolaan anggaran yang tidak efisien, seperti biaya perencanaan, promosi keluar daerah dan belanja jasa event organizer yang tidak jelas manfaatnya.
"Mending uangnya digunakan untuk memperkuat sistem retribusi agar tidak ada dugaan kebocoran, serta untuk pembangunan fasilitas wisata dan penguatan SDM Pokdarwis. Fokus dulu pada satu per satu destinasi wisata," tambahnya.
Aksi puluhan anggota PMII ini tidak hanya mengecam soal anggaran, tetapi juga menuntut agar Disparbudpora lebih serius dan inovatif dalam mengelola pariwisata agar PAD dapat tercapai.
Salah satu kritik utama mereka adalah promosi pariwisata yang dinilai hanya bergantung pada media sosial tanpa melibatkan pendekatan langsung kepada masyarakat.
“Kalau cuma main medsos, semua orang juga bisa. Harusnya pejabat turun langsung ke lapangan, promosi langsung seperti kami ini naik truk,” sindirnya.
PMII Pacitan juga mendesak agar jika target PAD sektor pariwisata tahun 2024 tidak tercapai, pejabat terkait harus siap untuk mundur atau dimutasi sebagai konsekuensinya.
"Jika PAD sektor pariwisata tahun ini tidak tercapai, kami akan minta Kadis dan Kabid untuk mundur dari jabatannya," tegasnya.
Jawaban Disparbudpora Pacitan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata Disparbudpora Pacitan, Rakhmad Adi Mandego, memberikan penjelasan terkait situasi yang ada.
Rakhmad mengungkapkan bahwa meskipun kunjungan wisatawan pada 2023 melebihi target, yakni mencapai 1,3 juta wisatawan, PAD tetap tidak tercapai. Hal ini karena PAD yang dihitung hanya berasal dari 9 destinasi, padahal total kunjungan mencakup 24 destinasi.
Sementara itu, Kepala Disparbudpora Pacitan, Turmudi, yang turut hadir dalam aksi tersebut, mengakui adanya penurunan PAD dalam dua tahun terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa sektor pariwisata mulai menunjukkan perbaikan di tahun 2023 dan terus berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut.
"Kami akui ada penurunan PAD dua tahun terakhir. Tapi di 2023 kami sudah ada peningkatan dan kami terus berupaya untuk memperbaikinya," ungkap Turmudi.
Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk mundur jika ia dinilai tidak mampu membawa perubahan yang signifikan.
"Kalau saya memang tidak bisa bekerja, saya siap mundur," tegasnya.
PMII Pacitan menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor pariwisata. Mereka juga mendesak adanya dialog terbuka dengan masyarakat dan pelaku pariwisata untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna perbaikan.
"Pacitan punya potensi besar, tapi perencanaannya lemah. Ini harus dibenahi agar sektor pariwisata benar-benar menjadi andalan ekonomi daerah," ujar Ikhsan Efendi, orator aksi PMII Pacitan.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung di objek wisata yang sering dikeluhkan oleh pengunjung. Bahkan, baru-baru ini, artis ibu kota Raffi Ahmad juga menyoroti hal serupa terkait kurangnya fasilitas di Pacitan.
“Banyak keluhan soal akses, kebersihan, hingga kurangnya sarana yang memadai. Kalau dibiarkan, wisatawan enggan kembali,” tambahnya.
Meski penuh kritik, aksi PMII bukan hanya untuk menyalahkan, melainkan juga untuk mendorong perubahan positif. Mereka membawa harapan besar agar sektor pariwisata Pacitan bisa bangkit dan menjadi ujung tombak ekonomi daerah.
"Gerakan ini bukan hanya untuk pejabat, tetapi juga untuk masyarakat. Pariwisata harus berkelanjutan demi masa depan Pacitan,” pungkas Ihsan.
Aksi tersebut berakhir dengan penandatanganan petisi oleh Turmudi dan Rakhmad Adi Mandego, yang disertai materai sebagai komitmen untuk menyikapi tuntutan yang diajukan oleh PMII. Petisi tersebut mencakup empat poin utama:
1. Menindak tegas oknum yang diduga menyebabkan kebocoran PAD sektor Pariwisata.
2. Mengoptimalisasi dan memperkuat retribusi sektor pariwisata dengan sistem digital.
3. Refokusing anggaran untuk pembangunan fasilitas pariwisata dan memperkuat SDM Pokdarwis.
4. Siap dicopot dan dimutasikan pejabat yang tidak punya kompetensi di bidang kepariwisataan di Disparbudpora Pacitan.
“Camkan ini baik-baik, supaya kalian terngiang-ngiang dengan kritikan kami,” pungkas Ikhsan sebelum meninggalkan Kantor Disparbudpora Pacitan. (*)
