KETIK, SURABAYA – Nama Kusnadi kembali mencuat ke publik usai kabar mengejutkan tentang dirinya yang dilaporkan hilang, sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di wilayah Madura.
Pria yang dikenal sebagai politisi senior PDI Perjuangan ini sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur dan memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik daerah.
Profil Kusnadi
Nama: Kusnadi
Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 1958
Partai Politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
Jabatan Terakhir: Ketua DPRD Jawa Timur (2019–2024)
Latar Belakang Pendidikan
Kusnadi lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, meskipun kariernya justru berkembang pesat di dunia politik, bukan sebagai praktisi hukum.
Karier Politik
Kusnadi adalah kader militan PDI Perjuangan yang sudah terlibat sejak era konsolidasi pascareformasi.
Ia telah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur selama beberapa periode dan dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan agenda kerakyatan dan penguatan fungsi legislasi daerah.
Puncak karier politiknya terjadi pada tahun 2019, ketika ia resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, menggantikan Abdul Halim Iskandar yang saat itu diangkat menjadi Menteri Desa oleh Presiden Joko Widodo.
Dikabarkan Menghilang
Publik dikejutkan ketika kabar hilangnya Kusnadi mulai ramai diberitakan 8 Juni 2025. Pihak keluarga dan rekan-rekannya sempat menyatakan kehilangan kontak selama beberapa hari, memicu kekhawatiran akan keselamatannya.
Hal itu diungkap anak kedua Kusnadi, Teddy Kusdita Kunong. Ia menuturkan ayahnya dibawa tiga orang tak dikenal dari rumah sekaligus peternakan ayam miliknya di Dusun Wonokayun, Desa Wonokarang, Kecamatan, Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Namun, kekhawatiran tersebut mereda setelah Kusnadi berhasil ditemukan di Tanah Merah Bangkalan Madura dalam keadaan linglung.
Diperiksa KPK Soal Dana Hibah
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Kusnadi akan diperiksa soal kasus korupsi dana hibah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk periode 2019-2022.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan para pihak dalam dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021–2022," kata Budi dalam keterangan resmi pada Rabu, 15 Mei 2025.
Budi menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Kepolisian Resor Kota Banyuwangi. Selain Kusnadi, KPK juga memanggil dua orang lainnya, yaitu Sumantri yang berprofesi sebagai petani, serta Teguh Pambudi seorang notaris.
Dalam kasus yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kedua saksi tersebut adalah Jodi Pradana Putra dan Bagus Wahyudyono, yang berasal dari unsur swasta. (*)
