KETIK, SURABAYA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat. Ini adalah program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Prabowo mengumumkan tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per sekolah.
Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul pertanyaan mendasar, apakah program ini merupakan solusi jangka panjang atau sekadar langkah instan untuk mengatasi kemiskinan?
Guru Besar Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Prof Tuti Budirahayu Dra MSi memberikan tanggapannya.
Prof Tuti memulai analisisnya dengan mempertanyakan dasar teori dari program ‘Sekolah Kemiskinan’.
“Sekolah pada dasarnya adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Apakah sekolah ini akan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, atau justru menjadi pesaing bagi sekolah-sekolah tersebut?," ungkap Prof Tuti ditulis pada Minggu 13 April 2025.
Problematika Kondisi Sekolah
Tuti juga menegaskan bahwa pendirian Sekolah Kemiskinan tidak berdasar pada pemikiran yang matang terkait dengan problematika kondisi persekolahan di Indonesia.
Menurutnya, program ini lebih terkesan sebagai proyek pemerintah yang membutuhkan biaya besar. Namun, berpotensi tidak berjalan dengan baik.
“Seperti proyek-proyek pemerintah sebelumnya, banyak bangunan sekolah yang cepat ambruk dan mangkrak. Ini menjadi pertanyaan serius,” jelas Tuti.
Pembangunan sekolah baru belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Prof Tuti menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang sudah ada seharusnya menjadi fokus utama.
Alih-alih membangun sekolah baru, pemerintah dapat merevitalisasi sekolah yang sudah ada, meningkatkan kualitas guru, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman.
“Sekolah-sekolah yang ada bisa diperbaiki dan disesuaikan untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih baik. Sehingga, mampu membekali siswa dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan,” jelas Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan itu.
Menurutnya keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan matang dan komitmen jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik sekolah baru. (*)
