KETIK, JAKARTA – Empat Fraksi di DPR melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024.
Fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu. Kata Masinton, seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air.
Ia mengutarakan, selain industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), antara lain sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.
"Karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Masinton saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Selanjutnya, kritikan terhadap mobil listrik itu disampaikan oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagaimana pandangannya dibacakan oleh Anggota DPR Fauzi Amro. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik itu seharusnya bisa diarahkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian, karena subsidi pupuk dari tahun ke tahun turun.
"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik atau subsidi tambang," ujar Fauzi.
Saat munculnya subsidi mobil listrik, ia menekankan subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir. Ia mengatakan, pada 2019 anggaran subsidi pupuk Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun dan pada 2023 hanya tinggal Rp 24 triliun.
"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun," ucap Fauzi.
Lalu, Fraksi Partai Demokrat yang kritikan terhadap subsidi kendaraan listriknya disampaikan oleh Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Menurutnya, Fraksi Demokrat, anggaran subsidi mobil listrik tahun depan dialihkan untuk infrastruktur dan ekosistem energi ramah lingkungan yang massal ketimbang pribadi.
"Demokrat mendukung infrastruktur energi ramah lingkungan dan transportasi massal. Tapi kami memandang subsidi listrik kendaraan pribadi justru kontra produktif karena seolah-olah subsidi ini ke pengusaha dan masyarakat mampu, bukan rakyat kecil yang tidak butuh uluran pemerintah," tutur dia.
Terakhir, kritikan dilontarkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Anggota DPR Eko Hendro Purnomo. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran dari sisi belanja negara, sebab tidak berimplikasi pada orang banyak, melainkan hanya segelintir orang.
"Contoh antara lain subsidi mobil listrik, lebih baik diarahkan untuk subsidi ke transformasi umum yang digunakan sehari-hari masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian, yaitu pupuk yang selalu makin turun," ucap Eko. (*)
