KETIK, SURABAYA – DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PTPN XI menggelar rapat koordinasi organisasi di Surabaya. Agenda tersebut dihadiri oleh seluruh anggota dari berbagai wilayah.
Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PTPN XI Sunardi Edy Sukamto mengatakan rapat koordinator organisasi ini bertujuan menindaklanjuti pembahasan dalam beberapa waktu terakhir terkait keterlambatan pembayaran tebu dari pihak holding.
"Kita saat ini butuh penyelesaian pembayaran atas tebu kami yang sudah digiling oleh pabrik gula dan sudah menjadi gula," terangnya, Selasa (25/10/2022).
"Kami segera memohon kepada holding untuk segera dibayarkan secepatnya kaitannya dengan apa yang menjadi kepentingan holding untuk membeli asumsi hitungan gula Rp11.500 di kami karena kami sudah tidak ada lelang, tidak ada penjualan. Semua gula kita serahkan kepada holding untuk dibayar holding," ucap Edy menambahkan.
Pada mulanya, holding menyampaikan surat kepada APTRI PTPN XI pada Mei 2022. Surat tersebut berisi bahwa holding siap membeli tebu dari petani karena saat ini memiliki dana Rp16 triliun. Holding juga memastikan bahwa pembayaran tersebut bakal lancar.
"Pada bulan awal Juni-Juli kita anggap itu pembayaran lancar sehingga sejak Agustus sampai dengan saat ini tersendat-sendat," tandasnya.
Edy berharap kemitraan dan kerja sama yang dibangun ini tetap terjaga. Ia juga meminta agar holding segera menyelesaikan pembayaran pada bulan ini.
"Kami minta pada kesempatan yang baik ini setidaknya di bulan Oktober ini semua sudah terselesaikan. Dalam artian, pabrik selesai giling itu diselesaikan semua pembayaran kewajiban," tutur Sekjen DPP APTRI tersebut.
Menurut hitungan APTRI PTPN XI, terdapat kekurangan pembayaran senilai total sekitar Rp150 miliar sejak Agustus lalu. Di mana awalnya sejumlah Rp200 miliar dan baru turun dana Rp40 miliar pada Senin (24/10) kemarin.
"Kalau data kami itu untuk totalnya kurang lebih Rp200 miliar yang belum dibayarkan untuk wilayah PTPN XI. Belum selesai ada 3-4 periode. Senilai Rp150 miliar. Setidaknya di akhir bulan Oktober ini sudah selesai. Hari ini bisa didropping mungkin masih sekitar Rp40 miliar. Jadi masih sekitar Rp150 miliar yang kurang," ucap Edy seraya merinci bahwa total terdapat 14 pabrik gula di wilayah PTPN XI.
Berdasarkan keterangan, kendala penjualan di holding tidak lancar. Karena pasar gula tengah lesu.
"Dilelang dalam keadaan apapun saat ini penawaran lagi lesu," kata dia.
Edy sendiri belum bisa memastikan faktor kendala secara detail mengapa pasar gula lesu dan pedagang enggan menawar harga.
Namun ia mengira bisa jadi karena pengaruh impor raw sugar yang sudah diterbitkan dan mulai datang sehingga mempengaruhi image dan hitungan pedagang.
"Sehingga mereka mau belanja dalam jumlah besar ini dipertimbangkan," ungkapnya lebih lanjut.
Padahal, kata Edy, hitungan harga gula impor sama dengan harga gula lokal. Namun gula impor memang datang dalam jumlah besar. Kuota impor tersebut disinyalir membuat pedagang ketakutan untuk membeli gula lokal dalam jumlah besar. Karena rata-rata gula impor baik raw sugar maupun white sugar sampai detik ini tidak memiliki aturan yang kuat. Sehingga polisi tidak bisa menindak tegas ketika gula impor merembes ke pasar tradisional.
"Jadi yang kita minta ketegasan dari pemerintah bahwasanya undang-undang tata niaga gula itu segera diterbitkan. Aturannya harus jelas," ucapnya.
APTRI PTPN XI juga berharap sistem kemitraan baik sistem bagi hasil maupun sistem pembelian tebu (SPT) sama-sama menguntungkan bagi petani maupun pabrik. Agar simbiosis mutualisme berkesinambungan terus terjaga.
"Jadi kalau petaninya ini untung akan tetapi pabriknya rugi, ini bukan menjadi kebanggaan buat kami. Karena pada akhirnya ketika pabrik itu rugi 1,2,3 tahun pasti akan ditutup. Lha kami akan menanam tebu untuk dikirim ke pabrik mana? Jadi yang dikatakan kemitraan sehat itu adalah pabriknya untung petaninya untung dan ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan," ujarnya.
Sementara terkait peluncuran Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang menjadi anak perusahaan holding dan sudah mulai start pada 8 Oktober 2022, APTRI PTPN XI menyambut baik dan siap mendukung.
"Yang penting kami ini dalam perjalanan waktu tetap diperjuangkan hak-hak kami dan organisasi ini tetap dijaga. Kebersamaan dan kekuatannya tidak untuk dipecah belah. Sehingga kekuatan bersama ini menjadi suatu penopang dengan menghadapi era-era mungkin tahun politik," imbuhnya.
Ia menegaskan, saat ini memang terjadi perubahan sistem dalam tata niaga gula yang dilakukan oleh holding. Dengan pola satu pintu penjualan yang jumlahnya kecil, membuat pedagang skala besar tidak tertarik.
"Karena mereka biasanya membeli gula dalam jumlah besar jadi kurang tertarik karena holding sudah mengatur pasarnya dengan menjual dalam volume kecil," tegasnya.
Kendati demikian, Edy memahami jika strategi holding itu bertujuan untuk bisa menguasai pasar D3/D4. Pasar ini kapasitasnya terbatas tidak ada semacam spekulan dalam artian pedagang besar untuk memborong semua gula.
"Sehingga dia yang ngatur pasarnya D1/D2/D3/D4 ini tidak terjadi. Sehingga tidak menarik bisnisnya," tambah Edy.
Akan tetapi ia berharap kondisi ini sebagai bentuk pembelajaran ke depan sehingga akan tercipta sistem baik penjualan, pemasaran maupun ranah produksinya.
Pihak produsen, pedagang dan distributor saling bantu membantu sampai pada konsumen.
"Semua ini adalah rantai distribusi yang saling diuntungkan," katanya.
"Hasil rapat ini akan kami sampaikan besok pada pertemuan dengan Presiden Direktur SGN dan Direktur Utama holding kaitannya dengan kita kan bermitra saling bantu membantu untuk menyelesaikan persoalan bersama," tambah Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PTPN XI Sunardi Edy Sukamto.(*)
