KETIK, SURABAYA – Baliho berukuran cukup besar yang ada di beberap titik di Kota Surabaya yang bertuliskan "Lanjutkan Kebaikan, Perbaiki yang Kurang, hal itu mengisyaratkan bahwa Eri Cahyadi bakal maju di Pilkada 2024.
Selain itu ada baliho lain dengan foto Eri mengenakan kemeja bewarna putih dan peci hitam terpampang sangat jelas.
Berlatar warna merah dengan tagline Membersamai Kebaikan Surabaya, 2024 Manut Cak Eri lengkap dengan hastag #RelawanEriCahyadi.
Mengenai menjamurnya baliho tersebut, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i menilai kondisi tersebut wajar terjadi.
Menurutnya, mayoritas kepala daerah yang ingin maju kembali sudah mulai menjual dirinya ke publik. Apalagi merasa sudah melakukan kebaikan bagi warga Surabaya dan ingin meningkatkan kebaikan itu.
"Hanya saja, saya mengingatkan jangan sampai kemudian kepentingan-kepentingan Pilkada itu menggunakan infrastruktur birokrasi yang ada di Pemkot. Dan juga jangan menggunakan anggaran-anggaran APBD," paparnya pada Kamis, (18/4/2024).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)
Imam menilai dirinya turut memperhatikan banyak banner dan spanduk Eri di sejumlah ruas jalan.
Bahkan di media massa, muncul banyak iklan berbayar atas capaian keberhasilan Wali Kota Surabaya itu selama menjabat.
"Ada iklan-iklan keberhasilan Pak Wali kota menurut saya wajar-wajar saja, semua kepala daerah melakukan itu lah. Keberhasilan yang diekplorasi kepada masyarakat supaya memilih dia," ujarnya.
Menurutnya, apabila pemimpin yang sekarang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu akan terpilih lagi.
Namun, sekali lagi Imam mengingatkan jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan.
"Terus kemudian mesin-mesin dan infrastruktur birokrasi untuk kepentingan pemenangan itu. Karena ASN itu netral," ujarnya.
Di sisi lain, Imam mengatakan santer terdengar ada acara Halalbihalal yang mengundang Kader Surabaya Hebat (KSH) yang berjumlah sekitar 16 ribu orang.
Kabarnya, ribuan orang ini dibebankan ke dinas di lingkungan Pemkot untuk menjemput dan memfasilitasi.
"Kabarnya satu Dinas menjemput 1.000 KSH dan bahkan ada Dinas yang sampai harus sewa bus kan kasihan ini anggaran darimana. Nanti digolek anggaran yang jangan sampai melanggar hukum," ujarnya.
"Terus kemarin ketika puasa mengundang seluruh ketua RT RW sekali lagi sepanjang itu tidak menyalahgunakan kekuasaan sah-sah saja," pungkas Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i. (*)
