KETIK, SIDOARJO – Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Bupati Sidoarjo Subandi, dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno sudah duduk di deretan kursi pimpinan. Sesekali ketiganya tersenyum. Saling berbisik. Rapat yang membahas LKPj Bupati 2024 itu pun dibuka pada Selasa (6 Mei 2025). Abdillah Nasih mengawali paripurna.
Namun, baru saja Abdillah Nasih mempersilakan juru bicara DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar menyampaikan rekomendasi DPRD Sidoarjo terhadap LKPj Bupati, sontak terdengar interupsi.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo Wahyu Lumaksono berseru. Dia menyoroti banyaknya anggota DPRD Sidoarjo yang tidak hadir. Tidak enak dilihat oleh masyarakat. Kondisi ini harus menjadi pembelajaran.
”Bahwa pelayanan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dan selalu di atas segalanya,” ungkap Wahyu Lumaksono.
Menurut dia, ketidakhadiran anggota DPRD Sidoarjo pada rapat paripurna itu menjadi salah satu hambatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu menjadi cerminan bahwa banyak hal yang seharusnya lebih bisa diprioritaskan.
”Forum paripurna ini penting sehingga kami berharap pimpinan bisa memberikan evaluasi kepada seluruh anggota bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi untuk berikutnya,” tegas Wahyu Lumaksono. Wajah legislator muda itu tampak serius. Wahyu berharap forum-forum diskusi, dialog, dipertahankan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Mengapa Wahyu Lumaksono interupsi? Selasa sore (6 Mei 20025) itu, hanya 17 di antara 50 anggota DPRD Sidoarjo yang datang dalam rapat paripurna. Dari Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, hadir Abdillah Nasih, Dhamroni Chudlori, Ainun Jariyah, Pujiono, M. Rafi Wibisono, Achmad Muzayyin, M. Rojik, Sutaji, dan Elok Suciati.
Dari Fraksi PDIP, hadir Wakil Ketua DPRD Suyarno dan Kusumo Adi Nugroho. Dari Fraksi Demokrat, hadir Zahlul Yussar dan Agiel Efendi. Satu-satunya yang hadir hampir lengkap ialah Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar M. Nizar, Wahyu Lumaksono, Adiel Kanantha, Dian Felani. Adapun Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Warih Andono izin persiapan naik haji.
Suasana rapat paripurna DPRD Sidoarjo yang dihadiri cuma 17 anggota DPRD. Banyak kursi anggota dewan yang kosong. (Foto: Fathur Roziq//Ketik.co.id)
Lalu, siapa saja yang tidak hadir?
Dari Fraksi PKB, H Usman MKes, Rizza Ali Faizin, Saifuddin, Abud Asrori, Atok Azhari, dan Sullamul Hadi Nurmawan (izin naik haji).
Dari Fraksi PDIP, Ketua Fraksi PDIP Tarkit Erdianto, Choirul Hidayat, Kasipah, Didik Prasetyo, Prabata Ferdiansyah, Bambang Riyoko, dan Raymond Tara Wahyudi.
Siapa yang tidak hadir lainnya? Anggota Fraksi PAN total tidak datang. Mereka Ketua Fraksi PAN Bangun Winarso, Emir Firdaus, Rizal Fuadi, dan Rocky Wardoyo.
Fraksi PKS-PPP juga total tidak muncul di ruang rapat paripurna. Mereka adalah Afdhal M. Ihsan, Fitrotin Hasanah, Denny Haryanto, dan Vike Widya Asroni.
Yang juga total absen rapat paripurna adalah anggota Fraksi Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kayan, Ketua Fraksi Muzayyin Safrial (naik haji), Pratama Yudiarto, Supriyono, Anang Siswandoko, Bambang Pujianto, Bashor, Yunik Nuraini, serta Irda Bella. Semua kompak absen.
Bagaimana Fraksi Demokrat-Nasdem? Yang ini berimbang. Separo hadir. Separo absen. Yang hadir adalah Zahlul Yussar dan Agiel Effendi dari Demokrat. Separo yang absen ialah Dhimas Zakaria dan Aditya Putra Mualim.
Belum Ada Yang Terang-terangan
Mengapa begitu banyak anggota DPRD Sidoarjo yang absen rapat paripurna? Beragam versi muncul. Ada yang menyebut bahwa ketidakhadiran mayoritas anggota DPRD Sidoarjo memang merupakan upaya boikot. Ada perintah dari pimpinan fraksi masing-masing.
Karena itulah, sebenarnya ada anggota yang ingin tetap hadir, tapi tidak berani melawan perintah. Hal itu terlihat dari anggota dan pimpinan fraksi yang hari itu terlihat di gedung DPRD. Namun, mereka sengaja tidak ikut paripurna.
Sebaliknya, ada pula fraksi yang pimpinannya memerintahkan hadir, tapi anggotanya justru memilih absen. Melawan pimpinan dan ketua fraksi.
Benarkah ketidakhadiran anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu terorganisir? Belum ada pernyataan resmi dari para pimpinan fraksi. Apakah mereka memang ”janjian” absen masal atau inisiatif sendiri-sendiri. Juga tidak ada yang secara terbuka menyatakan memboikot paripurna.
Yang pasti, fraksi yang anggotanya total absen adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS-PPP. Adapun dari Fraksi PKB, PDIP, dan Demokrat-Nasdem, sebagian hadir. Sebagian lain tidak. Hanya Fraksi Partai Golkar yang hampir lengkap kecuali Warih Andono yang izin naik haji.
Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (PKB), dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno (PDIP) bersiap menyanyikan lagu Bagimu Negeri setelah rapat paripurna berakhir. (Foto: Fathur Roziq//Ketik.co.id)
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu bukan kali pertama. Peristiwa ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama, ketidakhadiran anggota itu akan menjadi evaluasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi.
”Dari sisi kami, ini menjadi bagian dari evaluasi kami. Bahwa antara hak dan kewajiban harus berimbang,” ungkap Abdillah Nasih setelah rapat paripurna.
Menurut dia, rapat paripurna dan hearing merupakan kewajiban sebagai anggota DPRD Sidoarjo sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
”Nanti kami panggil, kita undang, pimpinan fraksinya,” tegas Abdillah Nasih.
Ditanya soal kuorum atau tidak, Abdillah Nasih menyatakan bahwa rapat paripurna DPRD Sidoarjo tentang pandangan terhadap LKPj Bupati 2024 itu memang tidak harus kuorum. Karena bukan forum pengambilan keputusan.
Kedua, lanjut Abdillah Nasih, DPRD Sidoarjo merupakan lembaga politik. Minimnya kehadiran anggota DPRD Sidoarjo menjadi bahan introspeksi bersama. Baik legislatif maupun eksekutif.
Bisa jadi, ketidakhadiran anggota DPRD Sidoarjo itu juga merupakan kritik terhadap eksekutif. Kritik tentang pengambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif. Ke depan, dari eksekutif harus lebih banyak berdiskusi dengan DPRD. Diskusi lebih panjang di antara keduanya. Karena pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif.
”Diskusi harus lebih dibuka, toh ini demi pembangunan yang lebih baik,” ujar Abdillah Nasih. (*)
