KETIK, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan optimisme perekonomian tanah air semakin baik. Namun, tetap ada sejumlah tantangan global yang meningkat.
"Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%, dan akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik," kata Perry dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (1/12/2024).
Perry menjelaskan, inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat.
"Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diantisipasi yakni perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi dunia yang lambat, suku bunga negara maju yang masih akan bertahan tinggi, kuatnya mata uang dolar AS, serta pelarian modal dari emerging markets ke negara maju," ujar Perry.
Sinergi sebagai kunci untuk prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks ke depan dan mempercepat transformasi ekonomi nasional agar perekonomian tumbuh lebih kuat.
Dalam kaitan itu, sinergi bauran kebijakan meliputi lima area penting, yakni:
- Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan;
- Pertumbuhan domestik melalui peningkatan konsumsi dan investasi;
- Peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional;
- Pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian;
- Digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital nasional.
Untuk mewujudkan pasar uang dan pasar valas (PUVA) yang modern dan maju serta mendukung pembiayaan ekonomi nasional, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 Bank Indonesia juga meluncurkan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2025-2030.
Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2025 akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam sinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2025 akan tetap difokuskan pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan (pro-stability and growth).
Sementara itu, keempat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (pro-growth).
"Bank Indonesia juga akan terus menempuh transformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk membangun lembaga bank sentral yang kredibel, profesional, bertata kelola kuat dan transparan," kata Perry.
Secara lebih rinci, penjelasan masing-masing kebijakan tersebut sebagai berikut:
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2025 akan tetap diarahkan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter akan ditempuh secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan terjaganya stabilitas eksternal dari rambatan global.
2. Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan makroprudensial longgar akan dipertahankan pada 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelonggaran kebijakan makroprudensial akan ditempuh dengan tiga instrumen pokok, yaitu:
(i) Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor prioritas pencipta lapangan kerja dengan peningkatan jumlah insentif dan bank penerima mulai Januari 2025; (ii) kebijakan likuiditas longgar melalui rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) serta kebijakan uang muka kredit properti dan otomotif; dan (iii) penguatan surveilans sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran
Kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2025 akan diarahkan untuk mempercepat kemajuan digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Arah kebijakan sistem pembayaran tahun 2025 akan dilakukan melalui lima langkah inisiatif, yakni:
(i) pengembangan New BI-FAST dan fast payment, modernisasi BI-RTGS, dan infrastruktur data pembayaran; (ii) konsolidasi industri sistem pembayaran berdasarkan Transaksi, Interkoneksi, Kapasitas, Manajemen Risiko, dan Informasi Teknologi (TIKMI);
Ada juga, (iii) inovasi QRIS dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant, serta pendirian Bank Indonesia Digital Inovation Center (BIDIC) berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI); (iv) perluasan kerjasama QRIS dengan sejumlah negara, BI-FAST melalui proyek Nexus, serta Local Currency Transaction; dan (v) eksperimentasi lanjutan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas
Kebijakan pendalaman pasar uang pada tahun 2025 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas akan didasarkan pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025-2030.
5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Bank Indonesia akan terus memperluas dan memperkuat program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat perannya sebagai pelopor dan penggerak ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional.
BI Award 2024
PTBI 2024 juga dirangkaikan dengan penganugerahan BI Award 2024, sebuah penghargaan dan apresiasi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran kepada 51 mitra strategis.
Penghargaan antara lain diberikan kepada lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR), korporasi dan pelaku usaha termasuk UMKM, serta individu yang berkontribusi signifikan di empat area, yaitu stabilitas moneter dan sistem keuangan, sistem pembayaran, pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, serta pendukung kebijakan Bank Indonesia (Lampiran).
Penghargaan juga mecerminkan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI. PTBI 2024 dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Pimpinan dan Anggota MPR, DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua OJK dan LPS, dan lembaga terkait lainnya, Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, pemimpin media masa nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.
Masyarakat juga mengikuti PTBI 2024 melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri. (*)
