KETIK, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FS PPB) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keterlibatan PT Pertamina dalam Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang memiliki aset mencapai angka 1 triliun dollar AS.
Sebab, Danantara dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk lepasnya kontrol negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sebaliknya, akan memperlebar pengaruh kapitalis dan ekonomi liberal dalam sektor energi di Indonesia.
"Jangan-jangan Danantara hanya sebuah instrumen yang dibuat untuk membayar atau melunasi hutang-hutang negara. Kalau ini terjadi, maka negara benar-benar tergadai," kata Presiden FSPPB Arie Gumilar dalam acara Halalbihalal Forum Wartawan Sobat Energi di Gedung Kwarnas Jakarta, Rabu 30 April 2025.
Menurut Arie, Pertamina merupakan perusahaan yang dikelola langsung negara dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola hajat hidup orang banyak.
Sehingga lebih tepat apabila Pertamina dikelola langsung oleh negara, bukan masuk dalam skema pengolalan korporatisasi seperti ini melalui Danantara.
"Pengalihan saham seri B milik Pertamina ke holding Danantara bukan sekadar restrukturisasi saja, tapi perubahan membuat fundamental menjadi terbuka," katanya.
FSPPB meningatkan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang seharusnya menjadi dasar utama pengelolaan energi dan sumber daya alam.
"Hanya dengan kendali penuh negara, energi bisa benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Dalam Halalbihalal Forum Wartawan Sobat Energi ini juga digelar diisi Kuliah Umum oleh Ekonom Indonesia Dr Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH MSI dengan tema 'Holding Danantara dan Implikasinya ke Pertamina'.
Ketua Forum Komunikasi Wartawan Sobat Energi, Untung Sarwo Kaloko, mengatakan, Kuliah Umum soal Danantara ini diharapkan bisa membuka ruang dialog yang sehat dan membangun, demi mencari arah kebijakan yang paling sesuai dengan kepentingan bangsa
"Keberadaan Danantara memang membawa harapan, tapi juga menimbulkan banyak pertanyaan. Implikasinya besar, terutama bagi Pertamina yang merupakan aset strategis nasional,” kata Untung Sarwo Kaloko.
Ekonom Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Danantara tidak memiliki blueprint atau cetak biru yang menjelaskan keunggulannya.
Selain itu para direksi yang duduk di Danantara harus sudah selesai dengan masalah dengan dirinya sendiri dan memiliki moral hazard.
"Saya ingin ada kejujuran dan konsistensi, saya tidak mau mengatakan apakah Rosan (Rosan Roeslani, CEO Danantara/Menteri Investasi dan Hililisasi/Kepala BKPM) mampu atau tidak. Tapi dia harus menunjukkan mampu mengelola Danantara dengan membuat blueprintnya," kata Ichsanuddin Noorsy.
Rosan selaku CEO Danantara, kata Ichsanuddin, setidaknya harus menujukkan 9 keunggulan dalam blue printnya mengengai keberadaan Danantara yang memiliki aset mencapai angka 1 triliun dollar AS tersebut.
"Pertama Human Capital meliputi kualitas manusia, pengusaan teknologi dan R & D . Kedua Efektivitas Tata Kelola Negara," katanya.
Ketiga adalah Struktur Fundamental, terdiri dari struktur fungsional dari hulu-hilir-resources base-industrial base, delivery base dan market base.
Keempat, keunggulan Fiskal dan Moneter meliputi price stability (pasar uang, pasar barang dan pasar naker). Kelima, kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri atas hajat hidup orang banyak dengan tiga pasar tersebut.
Kemudian keunggulan keenam adalah memiliki tagihan ke luar negeri. Ketujuh, kewajiban pada luar negeri tidak mengakibatkan lahirnya tekanan asing.
"Kedelapan Penegakan Hukum, serta kesembilan adalah terpadunya Modal Sosial, Modal Politik dan Modal Finansial. Keunggulan-keunggulan ini harus dijelaskan dalam blueprint Danantara," jelasnya.
Ichsanuddin menambahkan, keberadaan Danantara bisa mengurangi potensi praktik negatif penyalagunaan aset yang merugikan negara selama ini, terutama dalam sektor pertambangan dan energi asal dikelola optimal.
"Danantara juga bisa digunakan untuk melunasi utang negara jika Danantara bisa mengelola semuanya dengan baik terutama terkait restrukturisasi aset. Saya pernah menyampaikan ke Prabowo bahwa target utang selama 5 tahun akan lunas, dengan catatan selama 5 tahun tidak bikin utang baru," pungkasnya. (*)
