KETIK, JAKARTA – Penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) beberapa waktu lalu adalah bukti lemahnya pengawasan pemerintah di kawasan konservasi.
Karena itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Balai Besar TNBTS diminta meningkatkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata Indonesia.
"Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki," tegas Novita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI, Jumat 21 Maret 2025.
Menurutnya, meskipun lokasi ladang ganja di luar jalur wisata utama, dampaknya tetap menimbulkan sentimen negatif terhadap sektor pariwisata, khususnya di Bromo.
Politisi partai berlambang kepala banteng dengan moncong itu menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kawasan wisata tetap aman dan kondusif.
Novita menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kepariwisataan, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun kasus ini lebih menjadi tanggung jawab Kemenhut, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata.
Politisi asal Trenggalek itupun meminta Kementerian Pariwisata memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata untuk mencegah kegiatan ilegal.
Tak sampai di situ, Novita Hardini juga meminta agar Kementrian Pariwisata mampu mengelola narasi dan promosi pariwisata tetap menarik bagi wisatawan meskipun ada insiden seperti ini.
"Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita," kata legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu.
Novita memastikan jika dirinya anggota DPR RI melalui Komisi VII dari fraksi PDIP ini berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tidak hanya sekadar menjadi wacana.
"Tetapi harus benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri pariwisata Indonesia," pungkas Novita. (*)
