KETIK, PADANG – Anggota Komisi III dan IV DPRD Pasaman Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025. Kunjungan ini difokuskan untuk membahas peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Rombongan terdiri dari H. Rommy Candra, SH, Eko Supriono, SE, dan Sulaiman, S.Sos, yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat, Afrizal, beserta Kepala Bidang terkait. Inisiatif pertemuan ini digagas langsung oleh Sulaiman, S.Sos, selaku anggota DPRD Pasaman Barat.
Rombongan disambut oleh Adib Alfikri bersama JF Madya Afrijon Rajo Mudo dan Hendri Agung—yang dikenal sebagai mantan Kadisparpora Tanah Datar sekaligus Kabid Pemasaran Disparprov Sumbar—mewakili Kepala Dinas PMPTSP Sumbar. Selain membahas peluang investasi, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan.
H. Rommy Candra menjelaskan bahwa salah satu agenda penting yang diangkat dalam audiensi tersebut adalah rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dan pengembangan sektor pariwisata di Pasaman Barat.
“Kami berharap pembangunan ini bisa menjadi pemicu kemajuan sektor pariwisata. Tentunya, perlu disiapkan fasilitas penunjang seperti hotel, tempat rekreasi, serta penambahan destinasi wisata agar dampaknya lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh arahan dan masukan terkait langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemkab Pasaman Barat dalam memperkuat sektor pariwisata.
“Pembahasan kami mencakup Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), yang merupakan dokumen strategis berisi arah pengembangan pariwisata untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. RIPPARDA memuat visi, misi, tujuan, hingga strategi yang diperlukan agar sektor ini dapat berkembang secara berkesinambungan,” tambahnya.
Rommy menekankan pentingnya memprioritaskan pengembangan Pantai Sasak dan Air Bangis, yang dinilainya memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi kalangan ASN.
“Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang berjalan harus memperhatikan keselarasan seluruh aspek pembangunan, termasuk lokasi-lokasi strategis yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat luas,” tutup Rommy Candra.(*)
