KETIK, RAJA AMPAT – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Raja Ampat Soleman Dimara menegaskan bahwa akan mengeluarkan rekomendasi terkait hasil temuan Pansus di Sekretariat Daerah (Setda) serta beberapa OPD lainya di lingkungan Pemkab Raja Ampat.
Rekomendasi berupa permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan, bahkan Pansus bisa mengeluarkan surat mosi ketidakpercayaan atau wanprestasi terhadap eksekutif karena dinilai melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.
"Pansus tidak hanya mengeluarkan rekomendasi, akan tetapi hingga sampai tahapan mengeluarkan surat mosi ketidakpercayaan dan wanprestasi terhadap eksekutif," ucap Soleman Dimara kepada awak media di Kantor DPRD, Kamis 22 Mei 2025 kemarin.
Ia membeberkan secara spesifik setelah agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mantan Kasubag Keuangan dan Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) terkait operasional mantan Bupati Raja Ampat yang realisasinya tanpa sepengetahuan Bupati saat itu.
Dimara menyebutkan, saat menanyakan besaran anggaran operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Operasional Sekda kepada Bendahara pengeluaran Setda, namun yang bersangkutan mengatakan tidak mengetahui besaran anggarannya.
"Ironisnya, ketika saya bertanya besaran anggaran operasional Kepala daerah,wakil kepala daerah dan Sekda, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui besaran angkanya, ini kan miris, seorang bendahara pengeluaran Setda tidak mengetahui nominalnya," imbuh Soleman.
Soleman juga mengisahkan, saat RDP bersama pihak Setda, ia menyoroti operasional mantan kepala daerah yang dicairkan tanpa sepengatahuan serta tidak ada bukti detail terkait realisasinya.
Soleman menanyakan, apakah realisasi anggaran operasional itu dikoordinasikan dengan pimpinan daerah saat itu, namun bendahara pengeluaran menjawab soal realisasi anggaran itu tidak dikoordinasikan dengan pimpinan saat itu yakni mantan Bupati.
Merespons jawaban dari bendahara pengeluaran Setda, Soleman sontak mengatakan bahwa jawaban ini sangat tidak beretika. Ia pun menyuruh pihak Setda yang saat itu hadir dalam RDP untuk keluar dari ruang rapat karena dinilai tidak beretika.
Selain temuan di Sekretariat Daerah (Setda), Soleman juga membeberkan sejumlah temuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat. Atas semua temuan Pansus, Soleman mengatakan koordinasi intens telah dilakukan untuk mendorong hingga adanya rekomendasi dalam waktu dekat ini. (*)
