KETIK, LABUHAN BATU – Kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait pemangkasan sejumlah anggaran di lembaga pemerintahan, menimbulkan kisruh.
Mulai dari pengamat, tokoh politik hingga ke lingkup masyarakat, mayoritas memprediksi akan terjadi lambannya perubahan dan pembangunan di daerah.
Menanggapi itu, Ketik.co.id menyambangi Hj Maisyarah, kader Partai Gerindra Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumut yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu.
Menurutnya saat ditemui, Rabu, 19 Februari 2025, pengertian terhadap sebuah program seorang pemimpin, sah-sah saja jika memiliki penafsiran maupun pandangan berbeda.
Namun, dia berharap, sebelum menentukan sebuah sikap dan komunikasi ke berbagai arah, sebaiknya melihat utuh kandungan yang terdapat dalam sebuah program itu.
Menurutnya, bijak dalam hal berpendapat maupun menyampaikan aspirasi, merupakan sebuah hak yang diperbolehkan oleh negara.
"Cuma, jangan salah kaprah dan keliru menafsirkannya. Banyak langkah besar Pak Prabowo untuk membenahi negara, salah satunya menyelamatkan uang rakyat dari kebocoran dan pemborosan melalui efisiensi anggaran," ujar Maisyarah.
Kebijakan besar Presiden RI ke-8 itu pun, lanjutnya, layaknya harus didukung semua pihak, agar tujuan dari rakyat untuk rakyat, dapat terwujud sesuai rencana.
Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu dari partai Gerindra, Hj Maisyarah (kanan) saat menyambangi warga dalam satu kegiatan. (Foto: Hj Maisyarah for Ketik.co.id)
Untuk itu, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah, khusus kepada para pejabat jangan pula malah gagal paham, terlebih tidak boleh memelintir kebijakan dengan dalih pemotongan kesemua apsek.
Dijelaskan anggota DPRD 2 periode yang berasal dari partai besutan Prabowo Subianto itu, efisiensi yang tidak mencakup belanja pegawai dan belanja sosial tersebut, tertuang di Inpres nomor 1 Tahun 2025.
Regulasi menekan pemborosan uang negara itu, sambung Maisyarah, secara logika akan mengusik oknum yang menikmati sisa anggaran dan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri.
"Apa misalnya, menurut logikanya selama ini berdalih urusan dinas. Jika selama ini gaya hidupnya tinggi karena bergantung pada fasilitas negara, wajar menjadi panik karena tak bisa lagi menikmati uang rakyat seenaknya," papar Maisyarah lagi.
Dicontohkannya, yang terjadi pengurangan anggaran meliputi perjalanan dinas yang berlebihan, anggaran ATK yang kurang masuk akal, dana fasilitas yang sering kali terkesan dampaknya tidak bermanfaat untuk rakyat.
Maka ke depan, Maisyarah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan uang rakyat dengan cara pemangkasan anggaran, terkhusus pada perjalanan dinas dan alat tulis kantor.
"Bukan malah menolak. Karena, tujuan uang yang dipangkas itu dialihkan untuk membangun sekolah, beasiswa, makan bergizi, layanan kesehatan. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bentuk keadilan untuk rakyat, khususnya masyarakat berekonomi lemah," terangnya lagi.
Di akhir perbincangan, Maisyarah kembali mengingatkan bahwa efisiensi adalah memiliki tujuan menekan pemborosan guna membangun masa depan lebih baik, lebih maju dan bersih.
"Ayo kita dukung langkah besar ini dan memahami bahwa efisiensi tidak mencakup belanja pegawai dan belanja sosial. Jangan lagi menyampaikan informasi yang keliru," ajak Maisyarah.(*)
