KETIK, TRENGGALEK – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunker tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat.
"Ada beberapa hal yang sangat mungkin bisa diadopsi oleh Kabupaten Trenggalek,"kata Husni Tahir, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek kepada jurnalis ketik.co.id, Rabu 12 Maret 2025.
Husni menyampaikan, ada beberapa tempat yang dikunjungi, antara lain di Kecamatan Wonosari, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Di Kecamatan Wonosari kita belajar bagaimana bagaimana menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup. Jadi kalau ada program dari manapun jika mengganggu ekosistem itu tidak dibenarkan," imbuhnya.
Sedangkan untuk hasil dari studi tiru di BKD gunung Kidul terkait sistem perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari jumlah 2.000 orang, hanya diambil 400 orang. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Nah, sisanya akan diseleksi lebih lanjut dengan perjanjian yang berbeda dengan yang sudah lolos sebelumnya. Intinya, disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan dan beban keuangan daerah, " tukasnya.
Politisi Partai Hanura ini menyebut ada perbedaan yang cukup signifikan terkait perekrutan PPPK di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Gunung Kidul.
"Kenapa di Kabupaten Trenggalek PPPK direkrut semua tanpa memperhatikan beban keuangan daerah? Kita perlu pertanyakan itu. Bukankah SDM itu merupakan support untuk pencapaian daerah!,"tandasnya.
Ia meminta Pemkab untuk mengevaluasi kembali tata cara perekrutan PPPK. "Walaupun ada harapan jika beban PPPK menjadi tanggungjawab pusat, "tegasnya.
Ia menambahkan, ada juga hasil studi tiru yang cukup menarik, yakni terkait sistematik talenta, dimana pejabat itu sudah terseleksi sejak awal. Sehingga, talenta yang dimiliki sudah terlihat sejak awal.
"Tentu ini sangat bagus untuk diadopsi," pungkas orang nomor satu di Hanura Trenggalek tersebut.(*)
