KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan, khususnya ekstrem.
Itu disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar Pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat, 2 Mei 2025.
Khofifah menyampaikan penurunan kemiskinan menjadi target Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat.
"Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5. Jadi memang ini sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029," ujar Gubernur.
Disebutkan, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jatim adalah jalin harmonisasi bersama pilar-pilar sosial guna menyatukan tujuan tersebut.
Jalinan sinergi dengan pilar sosial, pihaknya mengaku optimistis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.
"Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum," tambahnya.
Lanjut Khofifah, pilar-pilar sosial yang ada di Jatim terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.
Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.
Dan dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.
"Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang," terangnya.
Pelaksanaan PKH di Jatim, disebutkan Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini.
Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.
"Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga," tuturnya.
Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu "Manusia Hebat". Dan, mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Tujuannya, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.
Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 triliun hingga Rp127 triliun.
"DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang 'Bansos Sementara - Berdaya Selamanya'. Semuanya harus tepat sasaran," jelasnya.
Disampaikan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/Aids, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.
"Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat," tegasnya.
Di acara tersebut peserta bisa berdiskusi juga tanya jawab, dan Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah atau Gus Ipul memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.
Gubernur Khofifah pun memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. (*)
