KETIK, TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama tim asistensi Pemkab membahas penyertaan modal Rp13 miliar ke BPR Jwalita di Aula DPRD setempat, Kamis 28 Mei 2025.
Ketua Pansus Penyertaan Modal DPRD Kabupaten Trenggalek Mugianto menganggap pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum dana segar tersebut dikucurkan.
"Kami tadi sudah mengklarifikas tentang proyeksi bisnis BPR Jwalita dan konstribusi terhada Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.
Kang Obeng sapaannha juga mempertanyakan peran bank plat merah tersebut dalam mendukung perekonomian masyarakat masyarakat bawah, terutama pelaku UMKM.
"Jadi penyertaan modal 5 tahun ke depan tidak terkunci tanpa ada evaluasi secara menyeluruh. Diawasi dengan ketat dan bisa menyentuh pelaku UMKM, "ungkapnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini menyebut, secara umum kinerja BPR Jwalita sudah tergolong baik dengan rata-rata setoran diatas Rp1 miliar. Bahkan, pada tahun 2024 menembus angka Rp1,4 miliar.
"Tapi itu tidak cukup dinilai dari keberhasilan finansial, namun harus juga mengedepankan asas manfaat penguatan fungsi sosial bank," tegasnya.
Ia menuturkan, saat ini Pemkab menguasai saham hingga 36 persen di BPR Jwalita yang berasal dari penyertaan modal selama dua dekade sebesar Rp20 miliar.
"Kalau penyertaan modal Rp13 miliar disetujui maka porsi kepemilikan Pemkab akan melonjak menjadi 61 persen," ujarnya.
Pria yang menjabat ketua Fraksi Amanat Demokrat ini berharap, meskipun ada peningkatan kepemilikan namun fungsi pengawasan harus retap dioptimakan terutama tentang kebijakan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor mikro, kecil dan menengah.
"Pendeknya, dengan saham mayoritas Pemkab tidak boleh pasif dan harus ada pengawasan dan kebijakannya harus berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil," tandasnya.(*)
