KETIK, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengungkapkan kekecewaannya terhadap perusahaan Raksasa Migas Shell lantaran proses negosiasi pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 35% ke PT Pertamina berjalan lamban.
Pasalnya, hal ini bakal berdampak pada jadwal operasi dari Blok Migas jumbo tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menjelaskan dengan proses negosiasi pengalihan PI Shell yang cukup berbelit, pemerintah terpaksa harus kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber gas dari Blok Masela ini.
"Masela itu kan agak lama, jadi pemerintah kehilangan opportunity-nya panjang itu akhirnya Pak Menteri menyampaikan kecewa lah jadi kami ingin follow up mau revisit pod-nya," ujar Tutuka saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (23/5/2023).
Karena itu, dalam waktu dekat ini pemerintah akan meninjau kembali perencanaan pengembangan atau biasa yang disebut Plan of Development (POD) yang telah disusun operator. Inpex sendiri diketahui memegang kepemilikan hak partisipasi sebesar 65% di Blok Masela.
"Kita lihat pod-nya gimana kok bisa lama sekali. (Mengenai harga) itu urusan bisnis saya gak bisa menyatakan tapi pemerintah kecewa karena terlalu lama," kata Tutuka.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelumnya mengatakan dalam proses pengambilalihan PI Shell di Blok Masela tersebut, Pertamina bakal menggandeng perusahaan asal Malaysia yakni Petronas. Dwi berharap proses pengambilalihan PI 35% di ladang gas jumbo ini dapat rampung pada semester 1 2023.
"Sekarang mereka (Pertamina-Petronas) maju secara bersama-sama. Kita harapkan semester 1 ini sudah bisa deal lah, negosiasi antara Shell dan Pertamina," ujar Dwi saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin Malam (16/5/2023) dilansir CNBC.
Dwi mengakui proses pengambilalihan PI di Blok Masela cukup alot lantaran harga yang ditawarkan Shell kurang sesuai dengan Pertamina. Namun saat ini jarak harga atau gap tersebut sudah semakin mengecil. "Ya nanti kalau sudah selesai deal-nya, ini kan masih (berlangsung)," kata Dwi.(*)
